Page 26 - MAJALAH 112

SUMBANG SARAN

Konfigurasi

Politik

Pascapileg

Perhelatan Pemilu Legislatif memasuki fase menentukan. tertukar masih terjadi di 23 provinsi, tepatnya di 590 TPS
Rekapitulasi suara secara nasional yang menentukan yang tersebar di 90 kabupaten/kota. Diduga surat suara
hitungan nyata (real count) perolehan suara masing- tertukar tersebut akibat kesalahan saat penyortiran.
masing partai termasuk penetapan jumlah kursi yang Ada 3.941 Daftar Caleg Tetap (DCT) meninggal dunia,
akan memastikan anggota legislatif lima tahun ke depan. mengundurkan diri, dan tidak memenuhi syarat, tetapi
Pemilu tentu diharapkan melahirkan kekuasaan yang sah tidak diumumkan oleh KPPS. Terdapat 13.994 Surat suara
(legitimate power). Sirkulasi elite yang sudah menjadi tidak ditandatangani oleh KPPS. Saksi tidak hadir di TPS
konsensus ini akan menghasilkan pihak yang menang ada kurang lebih 4.391. Muncul keberatan saksi di 6.945
dan kalah. Sebagaimana diketahui jumlah kursi legislatif TPS. Masih terdapat kurang lebih 13.089 pemilih yang
terbatas, 560 kursi untuk DPR-RI, 132 kursi DPD, 2.112 kursi menerima surat suara kurang dari empat jenis. Pemilu
DPRD Provinsi dan kurang ebih 16.895 DPRD Kabupaten susulan dan diulang pun masih terjadi kurang lebih di 500
Kota, sementara yang menjadi caleg di Pemilu kali ini TPS.
ada sekitar 200.000 orang dari beragam partai politik.
Dengan demikian,wajar kalau Pemilu ini menjadi domain Data di atas menunjukkan bahwa proses Pemilu belum
pertarungan sengit di sesama caleg separtai maupun usai. Terlalu prematur mengatakan penyelenggaraan
lintas partai. Pemilu kita sukses. Fase setelah pencoblosan yang harus
mendapat porsi perhatian kita adalah beragam bentuk
Evaluasi Pemilu pelanggaran yang dilakukan baik oleh penyelenggara
pemilu, kontestan maupun pihak lain yang terkait. Jika
Tidak mudah memang menyelenggarakan Pemilu merujuk ke UU No.8 Tahun 2012, terutama Pasal 249,
legislatif seperti di Indonesia. Ini merupakan Pemilu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan
Legislatif yang sangat kompleks. Melibatkan lebih dari 4 oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
juta petugas penyelengara pemilu, tersebar di 545.764 Pemilu. Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan
TPS, dengan 6.980 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
81.093 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 77 Dapil DPR- Sengketa Pemilu harus diselesaikan oleh Bawaslu; dan
RI, 259 Dapil DPRD Provinsi, 2.102 Dapil DPRD Kabupaten/ tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara
Kota. Sebaran wilayahnya pun membentang luas dari yang Republik Indonesia. Inilah koridor yang bisa digunakan
sangat mudah dijangkau hingga pedalaman yang sangat siapapun yang merasa tak puas dengan beragam
sulit diakses penyelenggara Pemilu. Satu hal yang patut permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tentu kita
disukuri terlebih dahulu, bahwa secara umum Pemilu tidak mengharapkan penyelsaian masalah melalui cara-
Legislatif tidak menyebabkan konflik horisontal yang cara kekerasan, ancaman, tekanan terlebih menyulut
bersifat masif. Situasi nasional kondusif meskipun terjadi konflik di masyarakat.
ketegangan antar elite yang sedang mengawal perolehan
suara mereka di masing-masing dapil. Penyelenggara pemilu harus konsisten menjaga
independensinya di tengah tekanan. Saat perhitungan
Pascapileg, ada dua perbincangan dominan di media dilakukan, KPU Pusat dan KPU di daerah-daerah biasanya
massa dan obrolan santai masyarakat. Pertama, soal akan didatangi banyak pihak yang punya kepentingan.
beragam bentuk persoalan yang mengemuka terkait Tekanan akan datang bergelombang, dan menjadi ujian
teknis penyelenggaraan Pemilu. Misalnya soal manajemen akankah KPU bisa menjaga integritas mereka. Bawaslu
logistik Pemilu yang masih menyisakan sejumlah masalah. dan Panwas juga harus punya komitmen untuk mengawal
Merujuk pada evaluasi KPU hingga Rabu (16/4), Surat suara pemilu sesuai prinsip jujur, adil, langsung bebas dan rahasia.

26 PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014