Page 35 - MAJALAH 139

Jumlah WP Terdaftar Terhadap Jumlah SPT Yang Masuk dengan sistem di luar negri.
Diperlukan sistem administrasi
1,800,000 perpajakan yang terintegrasi dengan
1,600,000 pemilik data seperti SAMSAT (Sistem
Administrasi Manunggal Satu
1,400,000
ORANG PRIBADI 1,000,000 - yang berkaitan dengan kepemilikan
Atap, yang terdiri dari Kepolisian,
1,200,000
Pemerintah Daerah dan Jasa Raharja)
800,000
kendaraan bermotor, Badan Pertanahan
600,000
Nasional terkait kepemilikan tanah
400,000
dan bangunan, PT Kustodian Sentral
200,000
Efek Indonesia terkait kepemilikan
saham dan instrumen investasi lainnya,
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perbankan terkait investasi deposito
SPT Pribadi
WP Orang Pribadi
dan instrumen lain, dan pihak-pihak
terkait lainnya.
Sumber: DJP, data diolah
Ketiga, reformasi peraturan. Peme-
rintah bersama DPR RI dapat merevisi
ini diinvestasikan ke dalam berbagai Hal ini menunjukkan WP kembali UU perpajakan lainnya seperti UU KUP,
bentuk di luar negeri. menjadi tidak patuh setelah program UU PPh, dll sehingga pemutakhiran
Harta yang direpatriasi wajib pengampunan pajak berakhir. UU tersebut dapat disesuaikan dengan
dinvestasikan ke dalam negeri Berkaca dari pengalaman tersebut, kondisi setelah periode tax amnesty.
selama 3 tahun sejak dialihkan dalam agar tax amnesty memberikan manfaat Se lain itu, peraturan atau ketentuan
bentuk antara lain: surat berharga di jangka panjang, ada beberapa hal dari OJK, Bank Indonesia (BI) dan
Negara Republik Indonesia; obligasi yang harus dilakukan pemerintah. kementerian/kelembagaan lain yang
BUMN/lembaga pembiayaan yang Pertama, sosialiasi tax amnesty yang terkait kebijakan tax amnesty perlu
dimiliki oleh Pemerintah/swasta masif. Saat ini, sosialisasi tax amnesty disusun. Tata laksana 55 pintu masuk
yang perdagangannya diawasi oleh masih kurang optimal. Sosialisasi repatriasi itu akan mempengaruhi per-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK); investasi dibutuhkan untuk memberi pesan aturan dari BI/OJK/kelembagaan lain.
keuangan pada Bank Persepsi; investasi kepada para penggelap pajak untuk
infrastruktur/sektor rill yang sah ikut serta program tax amnesty karena Momentum Reformasi Perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan setelah tax amnesty berakhir, akan Tax amnesty tidak hanya berkaitan
perundang-undangan. diberlakukan sanksi yang tegas bagi WP dengan penerimaan pajak semata
Kementerian Keuangan juga telah yang tidak patuh. Diperlukan sosialisasi namun dapat menjadi momentum
menetapkan 55 pintu masuk dana yang masif dengan menjelaskan latar untuk reformasi perpajakan menjadi
repatriasi, yang terdiri dari 18 bank belakang, bentuk kebijakan dan jaminan lebih baik lagi. Sosialisasi yang masif
persepsi, 18 manajer investasi dan 19 yang akan diperoleh jika mengikuti tax diperlukan untuk mengajak masyarakat
perusahaan efek untuk menyalurkan amnesty termasuk rencana-rencana khususnya para penggelap pajak untuk
dana sekaligus menjamin dana tidak DJP setelah tax amnesty berakhir. ikut serta program tax amnesty karena
keluar dari Indonesia dalam waktu 3 Kedua, membangun sistem setelah tax amnesty berakhir, akan
tahun. administrasi perpajakan yang diberlakukan sanksi yang tegas bagi WP
terintegrasi dan lebih modern. Sistem
Sosialisasi Tax Amnesty Harus yang lebih baik akan membuat WP yang tidak patuh. Diperlukan kerjasama
dengan entitas pemilik data sehingga
Lebih Masif merasa aman dan nyaman karena terwujud database yang baik.
Dalam jangka pendek, tax amnesty data dapat tersimpan dan tidak Reformasi peraturan yang
sudah pasti akan memberikan manfaat disalahgunakan untuk pihak tertentu. komprehensif dan perbaikan sistem
bagi penerimaan jangka pendek. Sistem administrasi perpajakan yang administrasi perpajakan terutama
Setelah diterapkan per tanggal 18 Juli lebih baik juga dapat menjadi alat teknologi informasi komunikasi
2016, dalam waktu seminggu, harta untuk mengawasi ketidakpatuhan WP. menjadi prioritas upaya pemerintah
yang dideklarasikan sudah mencapai Peningkatan pengawasan kewajiban untuk suksesnya kebijakan tax amnesty.
diatas Rp 400 milliar dan uang tebusan perpajakan setelah tax amnesty berakhir Kedepan diharapkan, pemerintah juga
yang disetorkan sudah melebihi Rp 6 merupakan kunci dari suksesnya perlu menyusun road map terkait
miliar. program tax amnesty. penataan perpajakan yang lebih baik
Akan tetapi, di jangka panjang Diperlukan sistem adminstrasi dan memikirkan agar kebijakan yang
belum tentu memberikan manfaat. perpajakan termasuk database dan diambil pemerintah tidak hanya
Hal ini didasari pada pengalaman IT Pajak yang lebih terkini dan lebih mencapai target dalam jangka pendek,
penerapan sunset policy pada tahun modern, karena ke depan, sesuai tetapi juga dalam jangka panjang.
2008, yang memiliki karakteristik yang dengan kesepakatan melalui Foreign
relatif mirip dengan tax amnesty. Pasca Account Tax Compliance Act (FATCA)
penerapan sunset policy, jumlah WP dan Automatic Exchange Of Tax Ditulis oleh
yang menyampaikan SPT di tahun 2009 Information (AEoI), sistem administrasi Jesly Panjaitan, SE, MM, MBA
masih sangat kecil, yakni 47,39 persen. perpajakan Indonesia harus terhubung (Analis APBN di Sekretariat Jenderal DPR RI)

PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016 l 35