Page 33 - MAJALAH 139

Realistiskah target Rp 165 triliun? APBN. Meskipun sebenarnya Rp kita tidak bisa intervensi negara
Jika ada pihak yang pesimis tax 165 triliun tidak harus berupa uang itu. Karena itu yang perlu dilakukan
amnesty ini tidak mencapai target Rp tebusan semua. Karena disamping oleh Pemerintah adalah berusaha
165 triliun, anggap saja sebuah cambuk uang tebusan itu, ada manfaat ekonomi memberikan ikatan, tawaran yang
bagi Pemerintah untuk bekerja lebih lain, di luar uang tebusan. Manfaatnya semenarik mungkin. Bukan asal saja
keras. Tetapi terlalu optimis juga membesarnya tax base. Kalau tax base menarik saja, tapi sesuai dengan RUU
bisa berakibat dari kelenaan. Jadi, itu meningkat maka pajak yang akan Pengampunan Pajak,
anggap saja kalau ada yang pesimis, dihasilkan juga akan meningkat. Berarti Misalkan soal kepastian hukum.
itu dijadikan cambuk. ada ekstentifikasi data-data baru yang Karena mereka juga khawatir jika tidak
Saat pembahasan RUU Pe- masuk, menjadi basis perpajakan. ada kepastian hukum. Jangan-jangan
ngampunan Pajak, Pemerintah sudah Manfaat ekonomi lainnya kan dana aman di periode ini, tapi tidak aman
berusaha meyakinkan kita, bahwa yang masuk itu akan menggerakkan pada periode berikutnya. Jaminan-
ada data by name, by address dan perekonomian, karena implikasinya jaminan itu harus diberikan. Dan
by account harta kekayaan orang adalah membesarnya pajak. Bukan kerahasiaan data juga harus betul-
Indonesia di luar negeri. hanya dari uang tebusan Rp 165 triliun, betul diperkuat.
Kalau melihat data yang disampaikan tetapi juga bisa diakibatkan oleh Jika Pemerintah negara lain juga
Pemerintah, dana orang Indonesia di manfaat lain dari tax amnesty. ikut menawarkan fasilitas-fasilitas
luar negeri itu besar sekali. Dan kalau Tetapi seandainya dalam kasus yang yang lebih dari tax amnesty itu
itu efektif ditarik ke dalam negeri, itu Rp terburuk, program ini tidak mencapai dikeluarkan, maka kita akan bersaing,
165 triliun, itu bisa tercapai. Tapi kalau target, Pemerintah harus menghemat antara fasilitas yang diberikan oleh
tidak efektif bisa ditarik, maka target anggaran lagi. Atau menerbitkan surat negara Indonesia untuk menarik dana
tidak akan tercapai. utang yang tidak sampai melanggar orang Indonesia dari luar, dengan
Alangkah tidak eloknya juga, jika undang-undang, yakni sebesar 3 Pemerintah negara lain yang ingin
kita mencari rejeki di dalam negeri, persen. Pemerintah harus menghemat agar dana orang Indonesia tetap di
kemudian ditanamkan di luar negeri. anggaran, dan kemudian menunda negaranya.
Tidak memberikan manfaat bagi proyek-proyek. Kita harus bersaing dengan fasilitas
Indonesia. itu. Tetapi kalaupun seandainya ada
Dikabarkan, ada negara tetangga persaingan di situ, kalau yang disentuh
Apa yang perlu dilakukan Peme- yang ingin menjegal pelaksanaan itu personal, semangat gotong royong,
rintah, jika target tidak tercapai? program tax amnesty, bagaimana kekeluargaan, dan semangat cinta
Pemerintah memang harus Anda melihat hal itu? tanah air, mungkin itu menjadi faktor
membuat plan A dan B. Kalau plan A Kita tidak bisa mencegah negara lebih buat orang-orang Indonesia
pelaksanaanya berjalan mulus dana lain mau melakukan apa saja untuk yang memiliki dana di luar negeri
uang tebusan yang dihasilkan dari membuat dana orang Indonesia itu memasukkan dananya ke dalam )
tax amnesty cukup menjadi bantalan betah di negeri mereka. Faktanya, negeri. n (sf

Poin-poin Utama dalam UU Pengampunan Pajak:

Pertama, Pengampunan Pajak merupakan penghapusan terbagi atas; tarif Uang Tebusan atas Harta repatriasi dalam
pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi negeri, Tarif Uang Tebusan atas Harta deklarasi luar negeri,
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang dan Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak UMKM.
perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Kelima, disepakati periode penyampaian Surat Pernyataan
Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan terbagi atas 3 periode, yaitu 3 bulan pertama, bulan keempat
dan Pajak Penjualan Nilai atau Pajak atas Barang Mewah. sampai 31 Desember 2016, dan 1 Januari 2017 sampai 31
Kedua, Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan Maret 2017
ekonomis berupa seluruh berwujud maupun tidak berwujud, Keenam, juga disepakati Wajib Pajak dapat mengajukan
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka
usaha maupun bukan untuk yang berada di dan/atau di luar waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sampai dengan 31 Maret 2017.
Ketiga, Setiap wajib pajak berhak mendapatkan Ketujuh, dalam UU ini, untuk melakukan repatriasi,
Pengampunan Pajak. Jika Wajib Pajak belum mempunyai pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank
Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak mendaftarkan persepsi yang khusus ditunjuk oleh menteri. Harta yang
diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor dialihkan harus diinvestasikan paling lambat pada tanggal
Direktorat Pajak tempat wajib Pajak bertempat tinggal atau 31 Desember 2016 bagi yang menyatakan periode pertama
berkedudukan. kedua atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi yang
Keempat, Dalam Undang-Undang ini, tarif uang tebusan menyatakan pada periode ketiga. n (sf)

PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016 l 33