Page 29 - MAJALAH 139

paling lama 15 tahun dan denda paling
banyak Rp 1,5 miliar. Kedua; Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana pasal
386 ayat 1 yaitu hukuman penjara
selama lamanya 4 tahun. Ketiga; UU
No 8/1999 tentang Perlindungan
Komisi IX DPR RI Konsumen, Pasal 62 (1) pidana penjara
mengapresiasi paling lama 5 tahun atau denda paling
banyak Rp 2 miliar. Keempat, UU No.
kinerja Bareskrim 15/ 2001 tentang Merek, yaitu Pasal
Polri dalam 90 dengan pidana penjara paling lama
penanganan kasus lima tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 1 miliar.
hukum vaksin palsu dr. Ratu Meulya Rezeki dokter anak foto : jayadi/iw
yang berpraktek di Poliklinik Yankes
DPR RI menilai kasus vaksin palsu ini
cukup mengejutkan apalagi sudah dr. Ratu Meulya Rezeki
beredar sejak tahun 2003.
“Berdasarkan data dari BPOM, bagaimana cara membedakan
ada tiga vaksin yang dipalsukan yakni vaksin palsu dengan yang asli, Ratu
vaksin Hepatitis B, DPT dan Nacl. Kalau menjelaskan, asli atau palsu hanya
keselamatan masyarakat. ketiganya masuk kedalam tubuh anak, bisa diketahui melalui pemeriksaan
Selanjutnya Komisi IX DPR RI juga tidak ada yang berbahaya kecuali dalam dilaboratorium, “Tidak bisa kasat
mendesak Kemenkes untuk merevisi pembuatannya tidak steril biasanya akan mata. Dan kita para dokter dapat dari
Peraturan Menteri Kesehatan memunculkan infeksi,” kata dr. Ratu. instalasi farmasi di RS. Mereka yang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Infeksinya, jelas dr. Ratu yang mengawasi dan membeli. Kita dokter
Standar Pelayanan Kefarmasian di juga praktek di RS Prikasih Pasar tinggal terima obatnya. Yah jadi kita
Puskesmas, Permenkes Nomor 35 Rebo ini, tidak berlangsung lama, percaya saja,” tandasnya.
tahun 2014 tentang standar Pelayanan biasanya hanya satu minggu. “Dampak Ratu menambahkan, atas kasus ini,
Kefarmasian di Apotek, Permenkes bahayanya adalah tidak adanya yang paling bertanggung jawab mulai
Nomor 58 Tahun 2014 tentang kekebalan padahal tujuan imunisasi dari produsen vaksin palsu sampai
standar Pelayanan Kefarmasian di itu untuk kekebalan tubuh, jadi dia distributor. “Peredaran ini memang
rumah sakit, dan Permenkes Nomor 2 akan rentan penyakit. Melakukan harus ada pengawasannya. Apalagi
tahun 2016 tentang penyelenggaraan vaksin ulang adalah cara yang paling kasus ini sudah berlangsung 13 tahun
mutu obat pada instalasi farmasi benar,”terang dr. Ratu. berarti memang pengawasannya tidak (nt/rnm)
Pemerintah dalam jangka waktu 15 Ketika ditanya Parlementaria, baik,” imbuhnya. n
hari kerja dengan melibatkan Badan
POM RI dan berkonsultasi dengan
Komisi IX.
Komisi IX DPR RI mengapresiasi
kinerja Bareskrim Polri dalam
penanganan kasus hukum vaksin palsu
dan meminta Bareskrim Polri
untuk meningkatkan kinerja dalam
pengungkapan jaringan pemalsuan
vaksin palsu dan melakukan pene-
gakan hukum sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Ter kai t hal i tu, menurut
Ansory, Indonesia tidak kekurangan
undang-undang yang terkait dengan
pemalsuan vaksin dan obat, yaitu
Pertama; pasal 197 Pasal 197 UU foto : jayadi/iw
36/2009, dalam Pasal 106 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara Posko pengaduan di Rumah Sakit Harapan Bunda

PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016 l 29