Page 28 - MAJALAH 139

PENGAWASAN

foto-foto : jayadi/iw

Empat rumah sakit yang memberikan
vaksin palsu kepada balita.

yang diduga menimpa anak mereka “Segera menindaklanjuti siapa serta memberikan laporan secara
kepada Pimpinan DPR, Ketua DPR RI biang kerok dari pengadaan vaksin tertulis kepada Komisi IX DPR.
Ade Komarudin meminta pemerintah palsu yang membuat heboh secara Rapat yang berlangsung cukup
membentuk crisis center di rumah nasional.Ini menyangkut generasi lama itu juga mendesak Badan POM
sakit sebab kasus tersebut menyita penerus anak dan cucu kita,” kata RI untuk meningkatkan kinerja dalam
perhatian masyarakat. “Secara Politisi Golkar itu. pengawasan peredaran obat dan
nasional dipimpin langsung menteri, makanan di Indonesia dan mendorong
bagaimana mengatasi ini dulu,” kata Penegakan Hukum Kemenkes untuk mengkaji usulan dari
Ade saat menemui orangtua korban Sementara itu, dalam rapat kerja IDAI agar melakukan pemeriksaan
vaksin palsu di Gedung DPR, Jakarta Komisi IX DPR RI dengan Menteri antibody anak yang terduga menerima
baru-baru ini.. Kesehatan, Plt Kepala Badan POM, vaksin palsu.
Ia meminta vaksin palsu tersebut Kepala Bareskrim Polri, Ketua Satuan Dalam Raker tersebut juga
diteliti melalui BPOM kemudian Tugas (Satgas) Penanggulangan Vaksin terungkap 14 nama rumah sakit
mencari permasalahan tata niaga Palsu, Ketua Pengurus Pusat Ikatan penerima vaksin palsu yang sebagian
vaksin. Ade meminta Komisi IX Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan besar berada di wilayah Bekasi, Jawa
DPR terus mengawasi kasus tersebut. Direktur Biofarma, di Gedung DPR, Barat selain itu terdapat juga 6 bidan
Bila diperlukan, Komisi IX dapat Jakarta pertengahan Juli lalu, Komisi dan klinik yang menerima vaksin palsu.
membentuk panitia kerja (Panja). IX DPR dengan tegas mendesak Komisi IX DPR RI meminta
Bahkan, lanjut Ade, kasus vaksin Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kemenkes untuk berkoordinasi dengan
palsu yang melibatkan banyak pihak Vaksin Palsu untuk mengintensifkan Kementerian Lingkungan Hidup
membuat DPR RI dapat membetuk tim kinerja dan melakukan penegakan dan Kehutanan terkait pengelolaan
pengawasan yang berasal dari lintas hukum dalam rangka penanggulan limbah rumah sakit secara benar dan
komisi. peredaran vaksin palsu di Indonesia aman demi menjamin kesehatan dan

28 l PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016