Page 34 - MAJALAH 139

ANGGARAN

Tax Amnesty Sebagai

Momentum Reformasi

Perpajakan

foto : dokpri

Jesly Panjaitan
Bangsa yang mandiri perpajakan. Salah satu cara yang
adalah bangsa yang dipilih pemerintah adalah melalui
pengampunan pajak atau tax
berpijak dengan kekuatan amnesty, yang Undang-undang hukuman pidana atas tindak pidana di
sendiri, bukan dari utang tersebut sudah disahkan pada 28 Juni bidang perpajakan.
2016 silam.
Kemudian, tarif uang tebusan
atau bantuan luar negeri. terbagi menjadi tiga periode. Untuk
Setiap WP Berhak Mendapatkan periode 1, 1 Juli – 30 Sept 2016 dikenakan
Pengampunan Pajak 2 persen untuk repatriasi dan 4 persen
Lahirnya UU Nomor 11 Tahun untuk non repatriasi. Sementara pada
ajak, menjadi salah satu sumber 2016 tentang Pengampunan Pajak, periode 2, 1 Oktober – 31 Desember
penerimaan negara untuk merupakan landasan hukum 2016 yakni 4 persen untuk repatriasi
membiayai pembangunan di pemerintah untuk menerapkan dan 6 persen untuk non repatriasi.
Ptengah kondisi pertumbuhan kebijakan pengampunan pajak atau Dan yang terakhir pada periode 3,
ekonomi dunia yang melambat saat yang lebih dikenal dengan sebutan 1 – 31 Maret 2017, dikenakan 6 persen
ini. Untuk itulah, sumber penerimaan tax amnesty. UU tersebut memuat, untuk repatriasi dan 10 persen untuk
perpajakan menjadi sangat penting. pertama, penghapusan pajak yang non repatriasi.
Namun, hingga saat ini kinerja seharusnya terutang, tidak dikenai Untuk mendukung hal ini,
penerimaan pajak masih rendah. sanksi administrasi perpajakan dan Pemerintah telah menerbitkan
Padahal, target penerimaan pajak sanksi pidana di bidang perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
pada APBN 2016 sangatlah besar, yakni dengan membayar uang tebusan. 119 Tahun 2016 tentang Tata cara
sebesar 74,63 persen dari total target Kedua, basis SPT untuk tahun pajak Pengalihan Harta WP ke Dalam Wilayah
penerimaan pendapatan negara. 2014 atau sebelum yang disampaikan NKRI dan Penempatan pada Instrumen
Dalam kurun waktu satu dasawarsa WP sebelum UU tentang Pengampunan Investasi di Pasar Keuangan Dalam
terakhir, realisasi penerimaan pajak Pajak berlaku. Ketiga, setiap WP berhak Rangka Pengampunan Pajak.
selalu dibawah target yang ditetapkan mendapatkan pengampunan pajak Bentuk tax amnesty dengan
Pemerintah, kecuali pada tahun 2008 kecuali WP yang sedang dilakukan repatriasi pada hakikatnya bertujuan
ketika Sunset Policy diterapkan, dan penyidikan, sedang dalam proses untuk memberi insentif bagi WP untuk
tax ratio hanya berada di 10-13 persen. peradilan atau sedang menjalani membuka data kekayaan yang selama
Disisi lain, kesadaran Wajib Pajak (WP)
dalam melaporkan pajaknya juga masih Jumlah WP Terdaftar Terhadap Jumlah SPT Yang Masuk
sangat rendah.
Rendahnya kesadaran WP tersebut 1,800,000
terlihat dari adanya gap yang cukup 1,600,000
besar antara jumlah WP baik Orang
Pribadi maupun Badan yang terdaftar 1,400,000
dengan jumlah Surat Pemberitahuan 1,200,000
Tahunan (SPT). Untuk tahun 2014, rasio 1,000,000
kepatuhan WP terhadap jumlah SPT 800,000
yang masuk sebesar 58,87 persen. 600,000
Ditengah kinerja penerimaan 400,000
perpajakan yang masih rendah 200,000
dan kebutuhan pendanaan untuk BADAN -
mengakselerasi pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
cukup besar, pemerintah dipaksa WP Badan SPT Badan
untuk mencari berbagai cara untuk
meningkatkan kinerja penerimaan Sumber: DJP, data diolah

34 l PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016