Page 48 - MAJALAH 95

kualitas lingkungan hidup terlebih di
Aceh terdapat berbagai perusahaan Mi-
gas dan pertambangan serta Industri hilir
lainnya,”papar Sutan.
Dia menambahkan, Tim ingin me-
ngetahui Pandangan pemerintah propinsi
Aceh tentang pengelolaan Migas, kon-
versi Minyak ke gas di Propinsi Aceh, dan
keterlibatan BUMD terhadap pengelolaan
Migas di Propinsi Aceh. “Kita juga ingin
mengetahui Progres perencanaan pem-
bangunan sejumlah pembangkit Listrik di
Aceh terakhir kondisi lingkungan hidup di
Propinsi Aceh atas eksistensi Perusahaan
Migas dan Pertambangan,”katanya.
Sementara saat Kunker ke Gorontalo,
anggota Komisi VII DPR RI, Nur Yasin dari
Fraksi PKB menyoroti persoalan Pemba-
ngunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) Gorontalo. Pasalnya, pembangu-
nan PLTU Gorontalo pernah dijanjikan
oleh Direksi PLN akan selesai Desember
2012 tetapi kenyataannya sampai saat ini Suasana rapat Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT PLN wilayah Suluttenggo, Gorontalo
pembangunan PLTU tersebut tidak ber- tidak bisa dibangun PLTU tersebut,” tam- beda ditiap wilayah. “Pembentukan Tim
jalan. bahnya. Negosiator harus dilakukan oleh PLN,
“Ini saya buka catatan lama saya, ter- Komisi VII DPR yang membidangi jadi jangan sampai ributnya itu di tonton
kait dengan pembangunan PLTU Goron- Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lewat televisi di Jakarta,” ujar Muhammad
talo yang pernah dijanjikan dan itu saya dan Lingkungan Hidup selalu bertanya Syarifuddin (F-PAN).
catat,” kata Nur Yasin tentang hal itu dalam sidang dan selalu Menurutnya, jika permasalahan
Menurut anggota Tim Kunker Komisi dijawab akan selesai dalam waktu 2012, itu terjadi terus menerus, berarti ada
VII Halim Kalla (F-PG), pembangunan padahal kenyataannya PLN akan ambil pendekatan persuasif yang gagal dilaku-
PLTU Gorontalo gagal karena lokasi yang alih dan akan menyelesaikan yang sam- kan, untuk itu DPR tidak ingin PLN men-
mau dibangun oleh PLTU itu bermasalah, pai sekarang belum selesai. “Jadi kalau jadi sasaran seperti kejadian-kejadian
dimana tanahnya masih diklaim oleh kendalanya masalah tanah biar pun PLN perusakan di lapangan. “Jadi tidak ada
rakyat dan rakyat masih menuntut terus mengambil alih saya rasa tidak akan salahnya kita melakukan negosiasi de-
bahkan sampai masuk ke pengadilan. beres-beres,” jelasnya. ngan orang seperti itu,” jelasnya.
“Dalam pengadilan atas tanah itu rakyat Sementara itu, Gusti Iskandar Sukma Ia menambahkan, mungkin juga bisa
menang, jadi disinilah letak permasala- Alamsyah (F-PG) mengatakan, kalau PLTU dilakukan pendekatan untuk pemasa-
hannya,” jelas Halim. dibangun dilokasi tersebut, sepertinya ngan, seperti angka berapa yang lebih
Ia menambahkan, sejak awal tender akan sulit karena energi primernya ha- realistis untuk di kampung halaman agar
itu para kontraktor sudah minta pindah rus impor sehingga perhitungan energi tidak timbul kembali kesalahpahaman.
lokasi pembangunan PLTU tapi PLN primernya juga mahal sampai di daerah “Jangan pemasangan itu disana-sini pada
sendiri tidak mau. “Kontraktornya pernah ini. “Jadi daerah disini sebenarnya untuk tiap wilayah beda-beda,” ujarnya.
mengatakan, bahwa ini tidak bisa diker- pengembangan pembangkitan lebih ba- Syarifuddin mengatakan, Komisi VII
jakan karena tanahnya PLN belum mem- gus menggunakan PLTG atau PLTA,” tu- DPR yang bermitra dengan PLN sangat
berikan, jadi kontraktor dari dulu sudah turnya. peduli terhadap permasalhan itu. Oleh
meminta pindah lokasi tapi PLN tidak Selain menyoroti PLTU, Tim kunker karenanya, lanjut Syarifuddin, untuk In-
pernah memberikan suatu lokasi lain,” Komisi VII DPR juga meminta PT PLN donesia Timur harus ada warna tersen-
tegasnya. (Persero) Wilayah Suluttenggo segera diri. “Saya hanya memberikan masukan
Halim menambahkan, kontraktor membentuk tim negosiator. Pasalnya, dan semangat saja kepada PT PLN (Per-
bukannya tidak sanggup mengerjakan banyak kasus di lapangan mobil dinas sero) Wilayah Suluttenggo, mudah-mu-
tapi permasalahan intinya adalah perma- PLN dibakar dan kantor PLN diserang dahan kejadian-kejadian di lapangan
salahan tanah. “Apakah tanahnya rakyat karena permasalahan angka pemasangan yang negatif itu tidak sering kita tonton
yang tidak mau memberikan sehingga listrik yang tidak realistis dan berbeda- di televisi,” tuturnya. (si/iw)

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
|
Edisi 95

ARLEMENT
P