Page 46 - MAJALAH 95
P. 46

“Buat saya jabatan Wakil Pimpinan
                                                      Komisi VIII  merupakan tugas dan amanah
                                                   dari  partai yang harus dijalani dengan sebaik-
             “ Saya coba mengamati apa pe-
           nyebab persoalan seperti tawuran,           baiknya, semoga saya bisa menjalaninya
           penyimpangan seksual, narkoba, dan                   dengan baik dan benar.”
           sebagainya, saya mengamati mungkin
           penanaman kualitas pendidikan agama
           itu sangat rendah.  Buku ini mengulas    Dengan undang-undang yang   produk-produk  makanan atau minuman
           seharusnya pendidikan formal itu baik   baru ini kita ingin fokus penanganan di   baik dalam maupun luar negeri.
           yang dibawah kementrian agama, mau-  bidang itu, programnya lebih jelas lagi   Komisi VIII juga  mengusulkan revisi
           pun yang dibawah Kementerian pendi-  dan budget juga lebih jelas untuk orang   UU Haji guna meningkatkan pelaya-
           dikan dan kebudayaan itu harus ditinjau   miskin. “ Jangan sampai orang miskin   nan calon tamu-tamu Allah, juga soal
           kembali tentang subtansi pendidikan   ini hanya menjadi komoditas politik   penanggulangan bencana kendati sudah
           keagamaannya,” tukas dia.         tetapi harus menjadi objek dan subjek   ada undang-undangnya, belakangan ini
             Selain itu peran keluarga juga sangat   pembangunan,” tegas Jazuli.  kan rakyat sering menghujat lambannya
           penting, tidak bisa pendidikan apalagi   Selain itu,  sekarang ini ada RUU   penaggulangan bencana. “ Jadi sekarang
           agama diserahkan kepada pendidi-  Jaminan Prodak Halal, dia ingin UU   ini kita lagi meneliti apa sih hambatan
           kan formal secara utuh, bahkan dalam   ini dapat diselesaikan dengan segera   regulasinya sehingga mereka ini lambat
           pendekatan agama Islam, pendidikan   meskipun ada perbedaan yang sangat   menanganinya, apabila permasalahan-
           agama itu sudah dimulai saat dalam   mencolok antara draf DPR  dengan   nya dalam regulasi kita tidak bisa me-
           kandungan, penanaman nilai seperti   pemerintah, Dia  berharap RUU ini bisa   limpahkan kesalahan itu kepada BNPB,
           Azan di telinga kanan dan Qomad di   diselesaikan  di masa sidang yang seka-  tentu kita harus lakukan perubahan
           telinga kiri itu juga bisa menjadi pendidi-  rang, karena umat sudah menunggu se-  regulasi untuk mempercepat gerakan-
           kan.                              jak priode sebelumnya, supaya masyara-  nya. (sc,mp,spy)
             Berikutnya karena Komisi VIII  mi-  kat dapat jaminan dalam mengkonsumsi
           tranya Kementrian Sosial dan Agama,
           dia  juga membuat buku “Problematika        Daftar Riwayat Hidup:
           Sosial dan Solusinya”. Memang ini buku
           agak gado-gadoan , tapi dia meng-           Nama lengkap                    :  H. Jazuli Juwaini, Lc, MA
           amati mulai dari masalah anak jalanan,      Tempat, tgl lahir                 :  Bekasi, Jawa Barat 2 Maret 1968
           kemiskinan, kerukunan umat beragama,        Agama                                :  Islam
           bisa dirangkum dalam buku ini.              Jenis kelamin                      :  laki-laki
             “ Buat saya jabatan Wakil Pimpi-          Alamat rumah                     :  Jl. Parkit Rt.o4 RW 04 Sawah Lama Ciputat,
                                                                                                     Tangerang Selatan Banten
           nan Komisi VIII  merupakan tugas dan
                                                       Keluarga                             :  Latifah (isteri)
           amanah dari partai yang harus dijalani
                                                                                                     Anak: 4 orang
           dengan sebaik-baiknya, semoga saya
                                                       Pendidikan:
           bisa menjalaninya dengan baik dan           - S-1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta
           benar,” ia mengatakan.                      - S-2 Institut Ilmu Al-quran, Jakarta
           UU Penanganan Fakir Miskin.                 Perjalanan karier:
             Ditanya mengenai harapan yang             - Dosen Sekolah Tinggi Al-Islah (1993-1995)
           ingin dicapai dalam waktu dekat ini         - Dosen LTTQ Zamrud (1994-1995)
           adalah, Pimpinan Komisi VIII dari PKS       - Staf Ahli PT Talbia Bina Seksama (sejak 2001)
           ini menjelaskan, dalam aspek legislasi,     - Komisaris CV Gading Mas( sejak 2003)
                                                       - Komisaris PT Tilar Kuarta Selaras
           banyak yang diusulkan  DPR sudah ma-
           suk atau belum masuk prolegnas , untuk
                                                       Karier legislative
           segera menyelesaikan Undang-undang
                                                       - Anggota DPR RI dari PKS (2004-2009)
           Penanganan Fakir Miskin sebagai bentuk      - Anggota DPR-RI dari PKS (2009-2014)
           riil  dan kongkrit keberpihakan kita pada   - Wakil Ketua Komisi VIII DPR
           kaum miskin dan duafa. Bagaimana me-
           nyelesaikan masalah fakir miskin tidak      Pengalaman organisasi:
           seperti yang sekarang ini, budgetnya        - Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Indonesia
           tidak jelas  padahal yang menangani ada     - Wakil Ketua LPPD Khairu Ummah
           19 lembaga dan kementerian sehingga         - Ketua Yayasan Sosial Pendidikan dan Dakwah Al-Ummah
           budget itu hanya habis untuk koordinasi     - Ketua Majelis Kerja Sama Dakwah
                                                       - Anggota Majelis Fatwa PB Mathlaul Anwar.
           dan sebagainya.






                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
                                                                              |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
                                                                              P

                                                                                             Edisi 95
                                                                               ARLEMENT
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51