Page 12 - MAJALAH 66

LAPORAN UTAMA

Sasaran yang ditetapkan memikirkan masalah pengangguran 2005 pengangguran terbuka mencapai
dalam RPJM 2004-2009 yang multi komplek, berikut wawancara 11,2 % atau 11,9 juta orang, angka ini
Parlementaria dengan Menteri Tenaga menjadi 10,3 % (10,28 juta orang) pada
adalah menurunnya tingkat
Kerja Erman Suparno yang juga tahun 2006 dan 9,1% (9,11 juta orang)
pengangguran terbuka mantan Ketua Komisi V DPR RI. pada tahun 2007. Pada kurun waktu
menjadi 5,1 % pada akhir tersebut jumlah lapangan kerja
tahun 2009. Namun sesuai Berapa jumlah pengangguran meningkat sekitar 6 juta orang, artinya
data BPS pada Februari terbuka di Indonesia saat ini. sejak tahun 2005 s.d Februari 2008 ada
Data terbaru yang diterbitkan oleh proses penurunan terhadap
2008 tingkat
BPS (Sakernas Februari 2008) jumlah pertambahan pengangguran per tahun.
pengangguran terbuka pengangguran pada posisi Februari
masih sebesar 9,43 %. 2008 mengalami penurunan sebesar Tingginya tingkat pengangguran
Untuk mengatasi hal itu, 584.000 orang dibandingkan dengan terbuka akan menyulitkan
pemerintah telah dan akan keadaan pada bulan Agustus 2007 pemerintah untuk mencapai
yaitu dari 10,01 juta orang pada target penurunan jumlah
melakukan berbagai upaya
Agustus 2007 menjadi 9,43 juta orang pengangguran menjadi 5,1 %
diantaranya mendorong pada Februari 2008, dan mengalami pada 2009. Kecuali kalau
terciptanya tenaga kerja penurunan sebesar 1,12 juta orang jika pertumbuhan ekonominya terus
terampil dan semi terampil dibandingkan dengan keadaan pada membaik. Apa yang telah dan
untuk meningkatkan Februari 2007 sebesar 10,55 juta orang.
Hal ini merupakan kumulatif
produktivitas tenaga kerja.
perhitungan dari penyerapan
tenaga kerja sebesar 4,47 juta
(Februari 2007 s.d. Februari
enurut Menteri 2008) dikurangi dengan
Tenaga Kerja penambahan angkatan kerja
Erman Suparno, baru 3,35 juta orang pada
P enanganan periode yang sama.
Mmasalah Selama tahun 2005 – 2007
pengangguran tidak dapat dilakukan jumlah pengangguran terbuka
dengan hanya mengandalkan peran telah menurun secara
pemerintah semata tetapi harus signifikan. Pada tahun
merupakan tanggung jawab semua
komponen bangsa mulai dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kab/Kota, sampai
pemerintahan desa, dunia usaha, dan
Lembaga Swadaya Masyarakat.
Untuk itu perlu dilakukan sinergitas
dan integrasi semua kegiatan dan
potensi yang mempunyai dampak
terhadap penanggulangan
pengangguran secara langsung maupun
tidak langsung dalam suatu komitmen
bersama.
Di tengah-tengah kesibukannya Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno

12 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66