Page 17 - MAJALAH 66

LAPORAN UTAMA

kemiskinan. Indonesia di dunia internasional, dan fokus pada langkah
Elemen investasi dan ekspor sangatlah diperlukan untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja dimulai dari pasar
menggenjot pertumbuhan ekonomi sekaligus mampu tenaga kerja yang fleksibel dan berbasis tingkat upah riil (tidak
meningkatkan penyerapan lapangan kerja. Bersama investasi mengutamakan pemutusan hubungan kerja, terutama apabila
publik atau pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat terdapat goncangan dalam perekonomian).
(dan pemerintah), komponen investasi dan ekspor sangat
menentukan warna dan kualitas pemulihan ekonomi yang Program-program apa saja yang telah dijalankan
sebenarnya. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus- pemerintah untuk mengatasi hal ini?
menerus meningkatkan rasa aman, kepastian usaha, dan Program-program yang telah dijalankan pemerintah dalam
kenyamanan berusaha “mengawal” langkah-langkah rangka mengasti pengangguran terbuka adalah :
pembangunan ekonomi di daerah dan kawasan sekitarnya. 1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
Untuk mendorong investasi sebesar-besarnya Pemerintah telah Program ini diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja
produktif melalui kegiatan :
· Penyempurnaan peraturan kebijakan ketenagakerjaan
dalam upaya menciptakan pasar kerja yang fleksibel;
· Penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan UU No.
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
· Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai
tindakan dalam upaya terlaksananya penciptaan
lapangan kerja formal;
· Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan
kerja;
· Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan
informasi pasar kerja;
· Pengembangan infrastruktur pelayanan umum dalam
rangka kegiatan pendukung pasar kerja;
· Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja
Menaketrans Menghadiri G8 Labour and Emplyment Minister dengan industri/ perusahaan.
Meeting 2008 Niigata 11-15 Mei 2008
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan,
mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
Modal melalui kegiatan :
Pemulihan sektor riil akan sangat ditentukan dari langkah · Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem
reformasi kebijakan investasi melalui kombinasi solusi jangka sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
pendek dan jangka menengah panjang, yang dapat secara · Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja
langsung meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan berbasis kompetensi;
peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Lima langkah · Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi
yang diusulkan di sini adalah: (1) penciptaan iklim usaha semua tenaga kerja;
kondusif, (2) reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, · Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi
(3) perbaikan pelayanan pemerintah daerah, dan (4) Profesi (BNSP);
pembenahan ketenagakerjaan, (5) adanya kepastian hukum. · Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan
Khusus pembenahan ketenagakerjaan, fokus kebijakan meliputi kerja;
(1) pemberantasan berbagai pungutan yang merupakan · Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan
komponen biaya tinggi sehingga dapat mencegah dunia usaha instruktur latihan kerja;
untuk melakukan PHK; (2) Pemanfaatan pasar kerja luar negeri · Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan
dengan memperketat seleksi pemberian ijin usaha bagi kerja.
perusahaan pengerah jasa tenaga kerja dan meningkatkan
kompetensi TKI melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
serta pemahaman atas hak-hak mengenai status dan Tenaga Kerja
kesejahteraannya; (3) efektivitas kebijakan ketenagakerjaan Program ini diarahkan terciptanya suasana hubungan kerja
harus tepat sasaran, sekaligus memberikan insentif bagi yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja melalui
peningkatan kualitas tenaga kerja, berpihak pada buruh dan kegiatan :
dunia usaha, sekaligus meningkatkan daya saing produk · Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan UU No. 2

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 17