Page 19 - MAJALAH 66

LAPORAN UTAMA

luar negeri merupakan salah satu solusi pasal 97. Pembentukannya sendiri Penanganan masalah pengangguran
dalam mengatasi masalah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI tidak dapat dilakukan dengan hanya
pengangguran. Permasalahan yang Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan mengandalkan peran pemerintah semata
muncul saat ini sebagian besar tenaga Nasional Penempatan dan Perlindungan tetapi harus merupakan tanggung jawab
kerja Indonesia yang bekerja di luar Tenaga Kerja Indonesia. semua komponen bangsa mulai dari
negeri tidak diimbangi dengan tingkat Sesuai Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
kompetensi yang memadai sehingga BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Pemerintah Kab/Kota, sampai
sebagian besar bekerja di sektor informal Non Departemen yang berada di bawah pemerintahan desa, dunia usaha, dan
yang mempunyai tingkat resiko cukup dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Swadaya Masyarakat.
tinggi, antara lain: BNP2TKI beranggotakan wakil-wakil Untuk itu perlu dilakukan sinergitas
1. Rendahnya pemahaman terhadap instansi Pemerintah terkait yang dan integrasi semua kegiatan dan potensi
prosedur bekerja ke luar negeri; mempunyai fungsi pelaksanaan yang mempunyai dampak terhadap
2. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan di bidang penempatan dan penanggulangan pengangguran secara
hak normatif sebagai pekerja di luar perlindungan TKI di luar negeri yang langsung maupun tidak langsung dalam
negeri dan pemahaman terhadap meliputi bidang ketenagakerjaan, suatu komitmen bersama.
Hukum dan HAM; keimigrasian, hubungan luar negeri,
3. Kurangnya pemahaman terhadap administrasi kependudukan, kesehatan, Apa saran dan pesan yang akan
Bapak sampaikan kepada
masyarakat dan para pengusaha
sehubungan dengan permasalahan
mengatasi pengangguran?
Sebagai mitra dan tempat bergantung
berjuta jiwa manusia kepada pengusaha
baik skala kecil, menengah dan besar saya
berpesan agar dalam menjalankan
usahanya senantiasa dapat memberikan
yang terbaik bagi pekerja, masyarakat dan
bangsanya. Pada situasi perekonomian
yang tidak menggembirakan ini,
berikanlah rasa aman dan nyaman bagi
pekerja, serta inovatif dan kreatif dalam
menjalankan usahanya.
Kepada para pengusaha kami
Kunker Menakertrans ke PT. Konimex Sukoharjo Solo 6-6-08
harapkan tidak melihat pekerja/buruh
hanya sebagai obyek dan faktor produksi
perundang-undangan dan peraturan kepolisian dan bidang lain yang dianggap semata, melainkan diposisikan sebagai
di negara penempatan. perlu. mitra kerja secara utuh, sehingga akan
Upaya pemerintah dalam rangka Wakil-wakil instansi terkait dapat diwujudkan suatu hubungan
mengurangi perlakukan terhadap TKI mempunyai kewenangan dari dan selalu industrial yang harmonis, adil dan
yang kurang adil di luar negeri, berkoordinasi dengan instansi induk kondusif. Apabila terjadi perselisihan
pengerahan TKI ke luar negeri secara masing-masing dan dalam melaksanakan hubungan industrial hendaknya dapat
bertahap diarahkan kepada tenaga kerja fungsi dan tugasnya BNP2TKI diselesaikan antara pekerja/buruh
yang memiliki kompetensi sesuai dengan dikoordinasikan oleh Menteri yang dengan pengusaha secara bipartit.
kesempatan kerja yang ada di sektor bertanggung jawab di bidang Berdasarkan Undang-Undang
formal. ketenagakerjaan. Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Apa dan bagaimana peran BNP2TKI Apa harapan Bapak kepada Industrial, Pemerintah mendorong secara
sebenarnya dalam ikut mengatasi masyarakat dalam mengatasi terus menerus penyelesaian setiap
masalah pengangguran terbuka? masalah pengangguran terbuka perselisihan perburuhan hendaknya
Mohon Bapak jelaskan. Masalah pengangguran merupakan melalui forum bipartit, sehingga setiap
Pembentukan BNP2TKI masalah yang multi komplek dan penyelesaian perselisihan hubungan
merupakan amanat dari Undang- mempunyai dampak sosial yang sangat industrial tidak berujung pada terjadinya
undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang besar terhadap kehidupan berbangsa dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga bernegara, yang apabila tidak ditangani akan menambah jumlah pengangguran
Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam dengan bijaksana akan berakibat baru. (tt/mp/si)
rangka melaksanakan ketentuan pada munculnya resiko sosial.

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 19