Page 21 - MAJALAH 66

LAPORAN UTAMA

“Disitu perlunya pemerintah mendorong berfungsi sebagai pengawas yang meminta
kemampuan kewirausahaan walaupun hal kecil pertanggungjawaban kepada kelompok yang
dan sederhana.”terangnya. menerima, “sebetulnya yang seperti itu bisa
Menurut Andrinof, Kendala klasik adalah dikembangkan tanpa adanya agunan jadi sistem
dalam mendapatkan modal usaha, terlihat masih sosial itu sendiri yang menjadi agunan,”paparnya.
belum bertemunya peranan perbankan atau Dana bergulir, kata Andrinof, tidak hilang,
lembaga pembiayaan atau peminjaman modal bahkan terus digunakan setelah dipakai oleh
dengan pengguna yaitu masyarakat yang ingin kelompok ini kemudian pindah ke kelompok lain
membuka usaha. Untuk hal itu perlu adanya jadi programnya itu perputaran ekonomi cepat.
kerjasama yang lebih erat lagi antara pemerintah Usaha kecil rumah tangga itu sebenarnya bisnis
dengan finance yang punya otoritas. “Kalau kecil-kecilan tetapi membuat orang hidup, dia
kebijakan perkreditan atau perbankan otoritasnya mendapat penghasilan untuk memenuhi
di bank indonesia. Pemerintah bisa jadi kebutuhan pokok itu lebih baik daripada mereka
memainkan peranannya dari segi dukungan teknis menganggur.
kepada kelompok pencari kerja atau kelompok Dia menambahkan, pemerintah belum optimal
calon pengusaha kecil itu,”katanya menjalankan program dana bergulir, seringkali
Langkah kedua, tambahnya, bisa dalam bentuk pelaksanaan dilapangan baik pihak pembina atau
bantuan pemodalan yang dananya disediakan oleh penyuluh seringkali tidak serius dan tenaganya
pemerintah misalnya pinjaman modal. “Dahulu kurang jadi pemerintah harus memfasilitasi
sudah ada program dana bergulir, pemerintah ada pendamping dan menyediakan dana untuk dana
dana anggaran untuk hal tersebut namun masih bergulir tersebut.
terbatas,”terangnya Ia menerangkan, pemerintah juga harus dapat
Ia menambahkan, pemerintah harus menyadari menentukan kelompok sasaran, membina
dulu bahwa menciptakan lapangan kerja adalah kelompok sasaran, menyediakan tenaga
prioritas karena menyangkut kebutuhan banyak, pendamping kemudian menyediakan modal awal.
kedua untuk menjaga jangan sampai meluasnya Jadi hal itu yang harus dikerjakan pemerintah.
dampak akibat meluasnya angka pengangguran Kemudian pemerintah juga harus memberikan
dan kemiskinan, karena apabila meningkat maka bantuan teknis guna mengembangkan dan
angka kriminalitas semakin meningkat baik menciptakan kelompok usaha.
kualitas maupun kuantitas. “Pemerintah juga tidak bisa memaksa swasta
untuk membuka usaha dan memperluas usaha
Sederhanakan Syarat Kredit karena swasta itu hitungannya untung rugi,”
Sederhanakan Syarat Kredit
Sederhanakan Syarat Kredit
Sederhanakan Syarat Kredit
Sederhanakan Syarat Kredit
Adrinov mengusulkan agar Pemerintah paparnya
bersama dengan Bank Sentral atau Bank
Indonesia menyederhanakan persyaratan usaha BLT Tidak Tepat
kredit dan kecil serta menciptakan system jaminan Menurut Andrinof, program Bantuan
yang mudah dan bisa diambil alih oleh pemerintah Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang
Karena beratnya syarat-syarat kredit usaha, tidak tepat karena dana BLT itu tidak cukup
Menurut Adrinov, perlu dilakukan pendekatan untuk dana usaha dan akan menjadi bantuan
sosiologis lewat kelompok usaha dengan langsung telan. “Lebih baik dana itu dijadikan
menyediakan dana bergulir lewat kelompok usaha dana bergulir seperti pembukaan usaha biarlah
karena itu mekanisme kontrolnya akan tercipta masyarakat menyediakan tenaganya kemudian
dengan sendirinya dengan adanya kelompok usaha digabung dengan Faktor produksi seperti modal,
seperti itu. tenaga, keahlian sehingga menghasilkan uang
Menurutnya, koperasi dan kelompok usaha produk atau jasa,”katanya
memiliki kesamaan namun yang lebih penting Ia menambahkan, BLT merupakan bantuan
adanya mekanisme kontrol internal jadi kalau sementara hal itulah yang mengakibatkan
sudah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan pengangguran langsung muncul setelah setengah
internal maka itu bisa menggantikan fungsi tahun dan satu tahun kemudian. “Ini porgramnya
agunan. “Jadi agunan jadi tidak perlu sebetulnya hanya jangka pendek sehingga tidak bisa bergulir.
karena ada jaminan secara sosial apakah itu sanksi Makanya program ini harus direvisi,”tegasnya.
sosial mekanismenya. Misalnya Kalau dana Kalau bentuk program sosial itu-kan
bergulir itu modelnya dikasih kredit kesatu merupakan tanggung jawab pemerintah jadi tidak
kelompok dan kelompok yang lain terkait dengan ada atau tidaknya kenaikan BBM
menunggu,”katanya. misalnya jaminan kesehatan bagi orang miskin
Kelompok yang menunggu otomatis, dia akan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan hal itu

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 21