Page 40 - MAJALAH 105

PENGAWASAN

UU BPJs :

Perjuangan Berat Dewan

Sejahterakan Rakyat

Pada dasarnya, Undang-Undang dilakukan bertahap, sementara 28 Oktober 2011 merupakan hari
Badan Penyelenggara Jaminan DPR ingin transformasi menyeluruh bersejarah bagi bangsa Indonesia,
Sosial (UU BPJS) merupakan usul dilakukan segera. sebuah Undang-undang yang
inisiatif DPR RI yang disusun sangat dinantikan bagi seluruh
berdasarkan landasan hukum. Dan Di luar perdebatan itu, ada ke- masyarakat Indonesia disahkan,

pada hakekatnya UU BPJS ini disusun lompok lain yang menolak UU BPJS. berkat perjuangan seluruh fraksi
dalam rangka untuk mewujudkan Kelompok ini mengkhawatirkan DPR untuk mensejahterakan rakyat.
Undang-Undang Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial dibahas
melalui proses yang sangat panjang,
selama 1 tahun 28 hari, sejak 7
Oktober 2010 dan berakhir hingga
28 Oktober 2011.

UU ini termasuk UU terlama

pem ba hasannya, terumit dan ter-
ba nyak melibatkan jajaran peme-
rintah. Delapan menteri ditugaskan
Presiden untuk membahas UU ini,
yaitu Menteri Keuangan, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Menteri Kesehatan, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasio-
nal/Kepala Bappenas, Menteri
keadilan sosial bagi seluruh rakyat kepentingan asing yang ingin BUMN, Menteri Sosial, Menteri
Indonesia. memanfaatkan mobilisasi dana Hukum dan HAM, dan Menteri
masyarakat Indonesia berada dibalik Pendayagunaan Aparatur Negara
Sepanjang masa pembahasannya, desakan pengesahan UU ini. dan Reformasi Birokrasi.
UU BPJS banyak mengundang
kontroversi. Disatu pihak, UU ini Kelompok ini juga menganggap Panjangnya rentang waktu
dipahami sebagai jaminan sosial UU BPJS sesungguhnya tidak pembahasan UU BPJS ini terkait
negara atas rakyatnya. Oleh karena bersahabat dengan kelompok kompleknya detil materi dan usa-
itu, ada semangat baik yang layak masyarakat kurang mampu, karena ha mencari titik temu pemahaman
untuk didukung. setiap orang diwajibkan membayar antara pemerintah dan DPR. Dina-
premi layaknya asuransi untuk bisa mika perdebatan yang berlangsung
Namun, di pihak lain, sejumlah mendapatkan jaminan sosial. terkait beberapa hal prinsipil
persoalan menyangkut implementasi sebagaimana yang termaktub
niat baik ini belum juga rampung Perdebatan yang cukup alot dalam UU BPJS sangat konstruktif
menemukan kata sepakat. DPR dan selama pembahasan UU ini akhirnya d e n g a n m e n g e d e p a n k a n
pemerintah masih menemukan jalan membawa hasil. Bertepatan dengan semangat rasionalitas dan penuh
buntu menyangkut transformasi penutupan Masa Persidangan II argumentatif.
empat Badan Usaha Milik Negara Tahun Sidang 2011-2012 pada
(BUMN) yang kini menjalankan 28 Oktober 2011 dua tahun yang Bahkan menjelang disahkannya,
fungsi jaminan sosial, yakni lalu, Panitia Khusus (Pansus) UU sekitar puluhan ribu orang dari
PT. Jamsostek, PT. Taspen, PT. BPJS telah berhasil menuntaskan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS)
Asabri, dan PT. Askes. Pemerintah tugasnya dan menyampaikan RUU menggelar aksi di depan Gedung
menghendaki proses transformasi ini pada Sidang Paripurna DPR RI. DPR. K A JS menuntut segera

40 PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013