Page 41 - MAJALAH 105

disahkannya UU BPJS. Puluhan secara efektif, efisien dan terarah. minan Kesehatan pada 1 Janu-
ribu orang yang berdemo tersebut ari 2014 mendatang, mantan
bertahan hingga malam hari sampai Sementara, Wakil Ketua Pan- Ketua Pansus BPJS, Ahmad Nizar
UU BPJS disahkan. sus BPJS, Ferdiansyah (F-PG) Shihab menyatakan, Kementerian
berpendapat, dengan disahkanya Kesehatan dalam hal ini PT.
Pengesahan UU BPJS dilakukan UU BPJS merupakan perjuangan Askes sudah siap bertransformasi
setelah semua fraksi di Panitia Khusus berat anggota Dewan yang melaksanakan UU BPJS.
BPJS (Pansus BPJS) dan pemerintah berusaha keras menggoalkan UU
melalui lobi antara pimpinan Fraksi tersebut. Semua itu bertujuan demi “Persiapan telah dilakukan dengan
dan Pimpinan Pansus sepakat untuk mensejahterakan masyarakat baik, roadmapnya untuk mencapai
bahwa pembentukan badan hukum Indonesia. universal health covered itu lima
BPJS II yang mengelola jaminan tahun sejak ditetapkannya tanggal
kecelakaan kerja, kematian, hari Namun dari awal, dirinya menilai 1 Januari, akan bisa dicapai,” kata
tua, dan pensiun atau transformasi UU ini tidak akan mendapat nilai A, Nizar.
PT. Jamsostek terjadi pada 1 Januari karena banyak sekali kepentingan.
2014 dan dioperasionalkan paling Tidak kurang dari 22 teori yang Persiapan yang telah dilakukan
lama Juli 2015. terjadi dalam pembahasan UU ini diantaranya dengan menambah
dengan beserta cabang-cabang jumlah dokter pada daerah-daerah
Sementara, pembahasan BPJS teorinya. pedalaman dan daerah kepulauan.
I yang mengelola jaminan kese- Dan yang tidak kalah penting, kata
hatan sudah disepakati sepekan Menurutnya, pembahasan UU Nizar, bahwa UU BPJS ini sangat
sebelumnya. BPJS I yang merupakan BPJS ini paling berat, paling banyak terbantu dengan disahkannya UU
transformasi PT. Askes disepakati menterinya, paling sensasional dan tentang Pendidikan Kedokteran.
beroperasi mulai 1 Januari 2014 paling lama. D im an a dis e b ut k an b ahw a
dan langsung menyelenggarakan internship akan dilakukan selama
program Jaminan Kesehatan Namun, dirinya yakin BPJS yang satu tahun dan dianggap sebagai
termasuk menampung pengalihan diidam-idamkan masyarakat masa kerja para dokter.
program Jaminan Pemeliharaan banyak pasti terbentuk. Tapi apakah
Kesehatan dari PT. Askes (Persero) dilaksanakan dengan baik dan benar, “Saya optimis atas pelaksanaan
dan PT. Asabri (Persero). masih menjadi pertanyaan. BPJS ini kita akan capai. Ini komitmen
bangsa untuk mencapai kesehatan
Dalam pandangan akhir peme- Sedangkan, Wakil Ketua Pansus bagi seluruh rakyat. Dimanapun

rintah, Menteri Keuangan Agus BPJS, Surya Chandra Surapaty (F-PDIP) lokasinya bahwa semuanya akan
Martowardoyo mengatakan, penge- menyatakan hal terpenting yang mendapatkan jaminan kesehatan
lolaan dana sosial pada kedua BPJS harus dilakukan pasca disahkannya bagi warga masyarakat yang tidak
tetap perlu memperhatikan prinsip UU ini adalah mengawasi bagaimana mampu,” tegasnya.
kehati-hatian. Untuk itu, kata Agus, implementasi UU ini di lapangan.
pemerintah mengusulkan dibuat Menurut Nizar, bagi yang tidak
katup pengamanan jika terjadi krisis Tentunya, kata Surya, dalam hal mampu termasuk fakir miskin
keuangan ataupun kondisi tertentu pengawasan ini, DPR akan meng awal iurannya dibayarkan oleh negara
yang memberatkan perekonomian. UU ini agar implementasi di lapangan yang jumlahnya 86,4 juta, sedangkan
sesuai dengan apa yang diharapkan. bagi yang mampu membayar iuran
Dengan begitu, tambah Agus sesuai aturan yang ditetapkan.
pemerintah dapat mengambil Dalam hal ini, kata Surya, DPR akan
langkah khusus untuk mengamankan mengawasi keluarnya Peraturan Menjawab pertanyaan sejauh
dana BPJS. Tindakan Khusus itu dapat Pemerintah (PP) yang diamanatkan mana pemantauan DPR atas
berupa penyesuaian besar manfaat, UU BPJS. Keluarnya PP ini diperlukan pelaksanakan BPJS ini, politisi
besar iuran dan usia pensiun. segera agar implementasi UU Partai Demokrat ini mengatakan
BPJS dapat segera dilaksanakan. melalui rapat-rapat kerja dengan
Dalam laporannya di depan Si- Seperti, peraturan yang mengatur Kementerian Kesehatan dan pihak-
dang Paripurna DPR RI, Ketua kriteria Peserta Bantuan Iuran (PBI), pihak terkait serta pemantaun di
Pansus BPJS, Ahmad Nizar Shihab bagaimana mengatur bantuan lapangan.
(F-PD) berharap UU tentang Badan iuran untuk orang-orang yang tidak
Penyelenggara Jaminan Sosial ini mampu, bagaimana pembayaran “Kami melihat bahwa sosialisasi
akan memberikan kepastian hukum jaminan kesehatan kepada pihak sudah berjalan, tetapi belum cukup.
dalam penyelenggaraan program rumah sakit dan lain-lain. Kita tidak boleh cepat-cepat merasa
jaminan sosial sebagaimana diatur puas, harus lebih ditingkatkan lagi,”
dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Kini menjelang mulai beropera- imbuh Nizar kepada wartawan
tentang Jaminan Sosial Nasional sinya BPJS I yang mengelola Ja- beberapa waktu lalu. (sc)

PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013 41