Page 55 - MAJALAH 128
P. 55

ngatur sanksi pidana bagi pelaku                                    tetapi  bekerja di Batam, dan masih
            penyelundupan manusia. Sedang-                                      banyak tenaga asing di luar Batam
            kan untuk imigran yang jadi korban                                  melakukan hal yang sama dan be-
            tidak diatur.                                                       lum tertangani.

            Dia mengemukakan bardasarkan                                        Selain itu, lanjutnya, para turis bu-
            Ratifikasi Konvensi Jenewa tahun                                    kan hanya sebagai wisatawan akan
            1951, Australia menyatakan seba-                                    tetapi bekerja bahkan  menjadi in-
            gai negara penampung imigran.                                       struktur diving, membuat film, bah-
            “Di Australia, mereka dapat dipe-                                   kan banyak yang bekerja menjadi
            kerjakan dan menjadi warganegara                                    PSK. “Kesemuanya itu illegal dan
            sana, namun melalui proses yang                                     itulah yang sebenarnya kita lihat.
            ketat,” tegasnya.                 Anggota Komisi III DPR Taufiqulah Hadi  Bagaimana penanganannya, Batam
                                                                                menjadi tempat berbagai  kegiatan
            Menurut politisi Partai Demokrat  Komisi III DPR adalah untuk melihat  yang dilakukan secara ilegal, dan
            ini, ada dua jenis pelanggaran imi-  marak nya tenaga kerja asing yang   sudah seharusnya mereka ditang-
            grasi yakni pelanggaran imigrasi  datang ke Provinsi Kepulauan Riau.  kap, didenda dan dideportasi,” tegas
            murni dan penyelundupan manu-     Seperti diketahui Batam merupak-  Taufiqulah.
            sia dengan korban imigran atau  an salah satu titik masuk yang san-
            pengungsi illegal. Sanksi pidana  gat tinggi. Kemudian pemerintah   Dia menegaskan kembali agar ke-
            pelanggaran imigrasi murni terkait   mempunyai rencana untuk meng-  polisian bertindak  tegas dan ja ngan
            keabsahan dan penggunaan do-      gerakkan sektor wisata, salah satu-  setengah hati.  “Tidak mungkin se-
            kumen keimigrasian sudah diatur  nya Batam, setelah Bali dan Jakarta.  buah pulau sebesar Batam tidak
            dalam undang-undang. Sedang-                                        bisa dikendalikan. Yang terjadi ada
            kan sanksi bagi pelanggarnya akan   Taufiqulah menegaskan, salah satu  orang  keluar masuk Batam bukan
            dideportasi.                      daerah tujuan wisata di Indonesia  penduduk tradisional saja, tetapi
                                              yang sangat potensial juga ba nyak   pendatang dari daerah lain karena
            Sementara anggota Komisi III DPR  Tenaga Kerja Asing (TKA) yang  mereka ingin berkunjung ke nega-
            Taufiqulah Hadi yang ikut dalam   menggunakan visa turis. Seperti  ra tetangga secara ilegal,” katanya
            kunjungan spesifik juga men-      baru-baru ini warga negara Inggris  mengingatkan. (spy,mp) Foto: Supri/
            gatakan, fokus Kunker Spesifik  dengan menggunakan visa turis       Parle/IW

            Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman memeriksa dokumen imigrasi


































                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 128 TH. XLV, 2015  55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60