Page 51 - MAJALAH 137

dengan kualitas yang standar. “Jika dibentuknya koperasi agar secara Pukat Hela dan Pukat Tarik untuk
infrastrukturnya belum cukup, saya kira institusi tentu ini menjadi kekuatan menangkap ikan.
jangan dilakukan,” tegasnya. kolektif yang ini juga adalah sarana “Banyak Nelayan di Indonesia me-
Selain melakukan kunjungan ke untuk meningkatkan pemberdayaam nge luhkan tentang peraturan Menteri
gudang Bulog sebelumnya, rombongan masyarakat disini,” jelas Herman. KKP tersebut mengenai alat tangkap
Kunker Komisi IV DPR RI bekunjung tradisional yang sudah puluhan tahun
ke Kampung Saonek, Kabupaten Raja Perhatikan Nasib Nelayan Kecil mereka gunakan itu dilarang. Akibat
Ampat, Provinsi Papua Barat, disana Tim Kunker Komisi IV DPR RI adanya pelarangan serta penangkapan
mereka berdialog dengan kepala desa, yang mengunjungi Sulawesi Tenggara banyak nelayan yang menganggur,”
dan sejumlah masyarakat di Kampung menyoroti kebijakan Menteri Kelautan paparnya.
Saonek, Raja Ampat, Provinsi Papua dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Harusnya, penerapan aturan men-
Barat. yang diakui cukup tegas dan bikin teri KKP tersebut dibarengi dengan
Herman mengatakan, pengem ba- takut pelaku pencurian ikan. Namun solusi dan proses pendampingan
ngan usaha berbasis perikanan Kampung kebijakan tersebut kurang berpihak terhadap nelayan yang mengalami
Saonek tetap harus ada pen dampingan, kepada nelayan kecil. dampak peraturan tersebut.
misalnya dari sektor teknologi, sistem Kebijakan dan peraturan Ke- Berdasarkan alasan itu, politkus
pemasaran dan modal usaha. men terian KKP yang tujuannya PDIP ini juga mengusulkan agar Menteri
“Tapi yang paling dibutuhkan adalah mencegah illegal fishing ini, tidak Susi secepatnya mencarikan solusi dari
ketersediaan listrik, karena di Kampung diikuti dengan program lainnya yang perarturan yang dibuatnya.
Saonek ini, listrik hanya ada malam bisa menyelamatkan nasib nelayan Saat mengunjungi Balai Karantina
hari saja dari jam 6 sore sampai jam 12 tradisional. “Saya mengapresiasi Perikan (BKP) Kendari, Komisi IV DPR RI
malam,” kata politisi F-PD itu. upaya Menteri Susi untuk mencegah mengapresiasi Balai Karantina Perikan

Di samping itu, masyarakat se tem pat pencurian ikan, khususnya oleh asing. Kendari telah mengimplementasi pera-
juga menyampaikan ada nya kebutuhan Tapi nyatanya, kebijakan lainnya justru turan menteri Kelautan dan Perikanan
soal interkoneksi transportasi yang menambah kesengsaraan para nelayan,” (KKP) no 1 tahun 2015, berhasil
lebih terjadwal agar masyarakat bisa kata Anggota Komisi IV DPR RI Ono menggagalkan penyeludupan Kepiting
memanfaatkan transportasi itu untuk Surono dari PDIP saat berkunjung ke sebanyak 316 ekor senilai 77,6 juta.
meningkatkan berbagai potensi di Badan Karantina Perikanan di Kendari Berdasarkan Permen tersebut,
Kampung Saonek itu. - Sulawesi Tenggara, Selasa (10/05). penangkapan lobster (Panulirus
“Kami (DPR) concern bahwa untuk Dia juga menyoroti Peraturan sp) dapat dilakukan dengan ukuran
meningkatkan taraf kesejahteraan yang Menteri (Permen) Kementerian panjang karapas diatas delapan
basisnya terhadap konservasi, tentu Perikanan dan Kelautan (KKP) RI Nomor sentimeter, kepiting (Scylla spp)
berbagai inovasi dan gagasan yang ada 1 dan 2 Tahun 2015 yang melarang dengan ukuran lebar karapas di atas
di masyarakat ini yang harus didukung. penangkapan lobster, rajungan dan 15 sentimeter, dan rajungan (Portunus
Termasuk DPR mendorong segera kepiting juga melarang penggunaan pelagicus spp) dengan ukuran lebar

foto: andri/iw

Tim Kunker Komisi IV tinjau pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 51