Page 53 - MAJALAH 137

temukan Masalah klasik,

kurangnya anggaran dan Minimnya Sarpras

bisa secepatnya mencari jalan keluar sehingga kegiatan
penambangan liar itu dihentikan dengan segera karena
merusak sistem keseimbangan alam kita, hingga ada banjir
yang begitu besar di Sarolangun dan juga masih ada ratusan
excavator yang aktif melakukan kegiatan tanpa izin . Sudah
seharusnya polisi dibantu dengan pihak-pihak terkait agar
bisa segera melakukan penghentian penambangan liar ini,”
jelas Ketua Tim Kunker Mulfachri Harahap yang merupakan
Wakil Ketua Komisi III dalam pertemuan di Hotel Aston Jambi.
Tim selanjutnya mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan
Jambi yang secara umum kondisinya seperti Lapas di
seluruh Indonesia, yakni warga binaan melebihi kapasitas
tampung yang seharusnya dan masih kekurangan personel
petugas lapas termasuk tenaga medisnya.
foto: nadia/iw Sulawesi Utara. Hal tersebut mengemuka dalam rapat Tim
Kekurangan personel juga dialami Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Utara di Manado.
Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan Jambi Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Tinggi
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, banyak
etua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo pejabat kejaksaan yang sudah terlalu lama menduduki
mengapresiasi kinerja aparat penegak hu- posisinya dan belum ada promosi. Hal ini menjadi perhatian
kum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam me- Komisi III DPR RI dalam rapat dengan Kejati Sulut.
Knyelesaikan kasus hukum di provinsi NTB, dengan Dalam paparan Kejati, kata Arsul, banyak permasalahan
segala keterbatasan yaitu kurangnya anggaran dan sarana mengenai kurangnya anggaran, terutama dalam mengurus
prasarana. Bambang berjanji akan membawa seluruh suatu perkara. “Saya merasa heran, Kejaksaan Agung pada
persoalan tersebut ke dalam rapat kerja Komisi III DPR RI APBN tahun 2015 lalu selalu mengeluhkan anggarannya
dengan pemerintah. kurang, tapi ternyata yang menjadi masalah adalah karena
“Memang masalah yang dihadapi di daerah yaitu masalah penyerapannya juga kecil. Kalau meningkatkan anggaran,
klasik, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas salah satu yang harus diperhatikan kemampuan menyerapnya,
sarana dan prasarana sehingga dalam proses penegakan jika kemampuan menyerapnya kecil, untuk apa juga diberikan (nd,ry,jk)
hukum mereka terkadang harus berkorban banyak dan anggaran yang besar” tekan politisi F-PPP ini. n
berhutang. Aspirasi ini tentu akan kita sampaikan, masalah
kepolisian kepada Kapolri, masalah Kajati kita sampaikan
ke Kejagung nanti, terutama masalah-masalah dana
penanganan perkara yang sangat minim,“ kata Bambang
saat memimpin Rapat dengar pendapat dengan Kapolda
Provinsi NTB dan seluruh jajaran penegak hukum Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan persoalan
hukum yang paling menonjol di daerah Lombok, Mataram
dan sekitarnya adalah kejahatan kekerasan pada anak,
kekerasan seksual dan tawuran antar warga.
Sementara itu, di Provinsi Jambi ada kasus menarik yang
menjadi sorotan Komisi III yaitu kasus penambangan emas foto: nadia/iw
tanpa izin atau PETI yang makin berlarut-larut.
“Saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama agar Pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan jajaran penegak hukum Jambi

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 53