Page 66 - Stabilitas Edisi 211 Tahun 2025

penetapan anggaran program MBG
tersebut. Sebagian pihak menilai angka
Rp10.000,­ per porsi cukup realistis
apabila pengelolaan dilakukan secara
efisien dan memanfaatkan skala besar
untuk menekan biaya operasional.
Namun, ada pihak juga yang meragukan
apakah jumlah ini mencukupi untuk
menyediakan makanan bergizi sesuai
RISIKO INEFISIENSI standar kesehatan.
ANGGARAN JUGA BBC News Indonesia melakukan
HARUS DIWASPADAI, interview untuk mengklarifikasi
tanggapan program MBG dari
TERUTAMA TERKAIT Masyarakat umum, pihak UMKM yang
DISTRIBUSI RANTAI mungkin dilibatkan, dan beberapa ahli
gizi di berbagai daerah di Indonesia.
PASOK YANG Beberapa pengusaha rumah

TERLALU PANJANG, makan dan katering memandang uang
Rp10.000,­ untuk seporsi makan “tidak
YANG BISA masuk akal”. “Kalau angka segitu saya
MEMPERBURUK enggak berani ikut program MBG. Yang
ada bisa tutup usaha kami,” kata Azis,
Media Wahyudi Askar, KETEPATAN pemilik usaha katering Dapoer Kraton di
Direktur Keadilan Fiskal Celios SASARAN DAN Tangerang, Banten.
Rianti, pemilik warung nasi di
MENGHAMBAT Jayapura menjelaskan menu termurah
KEBERLANJUTAN di warungnya seharga Rp15.000,­
dengan menu nasi dan telur atau nasi
PROGRAM INI. dan perkedel saja. Kalau mau dapat

ayam, harganya mencapai Rp25.000­
Rp30.000,­ per porsi.
Rianti menuturkan tingginya biaya
makanan di Jayapura disebabkan oleh
harga bahan baku yang mahal. Mulai
dari beras, tomat, cabai, hingga pajak ke
pemerintah daerah sebesar Rp700.000,­
risiko penyalahgunaan kekuasaan sampai MBG menjadi celah masuknya per bulan.
dalam program itu sehingga dapat berbagai pangan impor termasuk impor Ratna pengusaha restoran di
menggerogoti anggaran negara. susu yang merugikan peternak lokal, Gorontalo menyampaikan bahwa perlu
“Risiko inefisiensi anggaran juga berdampak ke berkurangnya serapan ada pengendalian harga bahan pokok
harus diwaspadai, terutama terkait kerja, hingga mengancam stabilitas yang lebih baik dan penekanan pada
distribusi rantai pasok yang terlalu nilai tukar rupiah. “Mitigasi risiko nya biaya operasional untuk membuat harga
panjang, yang bisa memperburuk memang harus dimulai dari sistem Rp10.000,­ per porsi dianggap cukup
ketepatan sasaran dan menghambat pengadaan barang jasa yang pro produk sesuai dengan standar gizi.
keberlanjutan program ini,” kata lokal. Sebelum MBG efektif berjalan, Mengingat harga bahan pangan
Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media kami mendorong Pemerintah spesifik bervariasi di tiap daerah, banyak yang
Wahyudi Askar. LKPP keluarkan regulasi teknis soal menilai patokan menu MBG Rp10.000,­
Dia menambahkan bahwa program batas minimum konten lokal dalam akan menjadi tantangan berat, terkait
MBG perlu didasari pada keberpihakan pengadaan bahan baku MBG,” ungkap besaran dana dan standar gizi. Pulau
pada peternak dan petani lokal, maupun Askar. Jawa mungkin dapat mengaplikasikan
vendor UMKM yang berdekatan dengan Sementara itu di sisi masyarakat patokan harga tersebut karena memiliki
lokasi sekolah. Menurut Celios, jangan masih terdapat pro kontra terkait banyak petani sayur, peternak, dan pasar.

66 Edisi 211 / 2025 / Th.XX www.stabilitas.id