Page 47 - Stabilitas Edisi 189 Tahun 2022

Pada level lokal peretasan data sangat mungkin terjadi banyak manfaat yang bisa dipetik dari pengesahan undang-
mengingat perkembangan e-commerce di Indonesia meningkat undang yang sudah lama ditunggu ini.
tajam. Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah kebocoran Beberapa manfaat yang bisa dipetik dengan adanya
data salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia perlindungan data pribadi adalah konsumen bisa memilih
pada 2020 silam. informasi apa saja yang bisa dikumpulkan oleh laman atau
Kurang lebih 106 juta Keuntungan kedua aplikasi internet. Merefer pada General Data Protection
akun diindikasikan adalah konsumen Regulation, regulasi di Uni Eropa terkait regulasi perlindungan
bocor dan 91 juta akun memiliki hak data pribadi, pengendali data harus memberikan opsi ini
diantaranya telah kepada pemilik data apakah mereka ingin memberikan data
terjual di pasar gelap untuk menghapus mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara me-manage
dengan nilai sebesar 75 data pribadi yang cookies untuk menentukan informasi-informasi apa yang bisa
juta rupiah. disimpan oleh dibagikan ke provider.
Keuntungan kedua adalah konsumen memiliki hak untuk
Perlindungan Data perusahaan atau menghapus data pribadi yang disimpan oleh perusahaan
Pribadi perpanjangannya. atau perpanjangannya. Perlindungan semisal hal tersebut
Maraknya Perlindungan ditemukan California Consumer Privacy Act, hukum di negara
kebocoran data dan bagian California Amerika Serikat. Ketiga, melindungi ketika
besaran kerugian semisal hal bersengketa dengan perusahaan besar. Dalam kerangka
ekonomi yang tersebut ditemukan relasi kuasa yang tidak imbang antara perusahaan dan
diakibatkan oleh California Consumer konsumen, konsumen bisa saja dirugikan dengan besarnya
kebocoran data pribadi potensi pelanggaran yang dilakukan perusahaan besar
menggambarkan Privacy Act. dengan segala infrastruktur pendukungnya.
bahwa perlindungan Namun, meski UU PDP disahkan tidak berarti kebocoran
terhadap data pribadi sangat diperlukan. Kabar baiknya, selagi data bisa dihindari. Akan percuma apabila pengesahan UU
Tulisan ini disusun, pemerintah bersama DPR berniat untuk PDP yang direncanakan tanggal 20 September 2022 tidak
mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang- dibarengi dengan peningkatan kapasitas literasi digital
undang pada 20 September 2022. Apabila RUU ini disahkan maka, masyarakat.*

www.stabilitas.id Edisi 189 / 2022 / Th.XVIII 47