Page 43 - Stabilitas Edisi 189 Tahun 2022

harus berada di posisi yang kuat dalam
hirarki kenegaraan.
Komisi PDP adalah ujung tombak
UU PDP itu sendiri, sehingga harus
ditempatkan di posisi setinggi mungkin
agar bisa menjalankan amanah UU
dengan maksimal. Komisi PDP
adalah organisasi yang dibentuk atas
dasar Undang-Undang, sedangkan
pembentukan BSSN sendiri berdasarkan
Perpres. Dikhawatirkan ini akan
menimbulkan masalah dikemudian hari.
Apalagi semangat UU PDP
adanya ancaman denda maupun pidana Tanah Air, yang menyasar pencurian adalah menertibkan penggunaan dan
bila terjadi kebocoran data dan terbukti data pribadi. penyalahgunaan data, yang ini dilakukan
lalai mengimplementasikan amanat UU Aturan yang dipakai sekarang adalah oleh banyak organisasi besar baik swasta
PDP. Permenkominfo No. 20 tahun 2016 maupun lembaga negara itu sendiri.
Karena itu dengan rampungnya UU dimana diatur bila ada sengketa terhadap Karena resiko menghadapi kekuatan
Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan perlindungan data pribadi hukumannya besar itulah, posisi dan wewenang
sangat berdampak luas pada pengelolaan hanya berupa peringatan lisan dan Komisi PDP harus diberikan di tempat
dan keamanan data di Tanah Air. Di tertulis, penghentian sementara kegiatan terbaik dan terkuatnya.
Indonesia sendiri pengamanan data PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Penempatan Komisi PDP di bawah
pribadi belum mendapatkan payung dan ancaman akan diumumkan ke publik Kominfo maupun BSSN akan sangat
hukum yang memadai. Potensi kasus lewat website. berpotensi bertabrakan dengan berbagai
kebocoran data di Tanah Air masih Ancaman hukuman semacam ini jelas kepentingan karena tidak kuatnya posisi
sangat besar, karena Indonesia sendiri tidak bisa memaksa para PSE ini untuk Komisi PDP itu sendiri. Bila Komisi
masih dianggap rawan peretasan yang menghadirkan sistem yang aman dengan PDP ini lemah, maka sama saja nantinya
memang kesadaran keamanan siber teknologi terkini dan SDM terbaik dalam UU PDP ini juga akan sangat lemah
masih rendah. mengelola data masyarakat yang mereka penegakannya.
Di Korea Selatan misalnya, baru himpun. Perbankan besar di tanah air kami
dibentuk Agustus 2020, Komisi PDP Jadi aturan yang tidak tegas membuat lihat terus melakukan perbaikan
disana sudah menjatuhkan denda sistem informasi di tanah air ini sering diri di sisi keamanan siber, karena
puluhan miliar dollar AS pada Facebook, menjadi bulan-bulanan. Bahkan sistem realitasnya mereka dituntut melakukan
Netflix dan juga Microsoft karena informasi milik instansi negara yang digitalisasi untuk survive. Karena itu
kedapatan memanfaatkan data pribadi lemah sering menjadi tempat latihan bagi konsekuensinya soal keamanan siber
masyarakat Korsel diam-diam tanpa para script kiddies atau peretas pemula. harus diperkuat.
persetujuan. Lalu juga soal wacana menempatkan Apalagi saat ini media sosial begitu
Masalah kebocoran data, dan Komisi PDP dibawah BSSN, hal tersebut luar biasa. Ada satu kasus uang nasabah
bahayanya itu bertambah karena muncul dari Komisi 1 DPR dalam hilang, maka akan cepat viral dan
sebagian besar lembaga negara di pembahasan RUU PDP. Usulan tersebut menurunkan kredibilitas sebuah bank.
Tanah Air ini masih sangat kurang muncul setelah adanya perbedaan Namun sekali lagi, belum adanya
soal keamanan siber pada sistem pendapat Komisi 1 DPR dan Kominfo UU PDP membuat perbankan juga
informasinya. Lagi-lagi butuh UU terkait dimana posisi Komisi PDP tidak maksimal dalam melakukan
PDP untuk memaksa lembaga negara nantinya. peningkatan keamanan sibernya. Selain
maupun swasta untuk mau menerapkan Semangat kelahiran UU PDP harus itu BI dan OJK juga masih setengah-
keamanan siber tingkat tinggi pada dibuat sangat powerful dan tidak ambigu, setengah dalam menegakkan aturan
sistemnya, sehingga mengurangi sehingga bisa menjalankan fungsinya untuk mencegah fraud. Misalnya soal
kemungkinan kebocoran data. secara maksimal. Misalnya untuk aturan pemakaian chip pada kartu
Sekali lagi Indonesia butuh UU PDP mengatur kewajiban bagi korporasi dan ATM, nyatanya semua bank juga masih
yang isinya tegas dan ketat seperti di lembaga negara dalam mengamankan menyertakan strip magnetik pada kartu
Eropa. Ini menjadi faktor utama selama dan mengatur data pribadi masyarakat ATM keluaran terbaru. Tentu ini juga
pandemi banyak peretasan besar di yang mereka kelola, jadi Komisi PDP menjadi risiko tersendiri.*

www.stabilitas.id Edisi 189 / 2022 / Th.XVIII 43