Page 43 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022

nasabah. Sehingga sekalipun nasabah
telah membayar lunas kreditnya tetapi
tetap saja dibebani kewajiban untuk
membayar tunggakan kredit, bunga
dan denda. “Dengan alasan masih
menunggak dan macet maka jaminan
aset klien kami tetap ditahan bahkan
akan dilelang,” kata siaran pers Kantor
Hukum Amir Syamsudin & Partners,
mewakili nasabah bernama Lukas Waka,
pertengahan Juni 2022 lalu.
Kronologinnya, Lukas mendapat
pinjaman atau kredit senilai Rp745 juta
dari BPR Difobutama pada 7 Maret 2016,
dan pinjaman tersebut menetapkan tenor
60 bulan dengan angsuran setiap bulan
sebesar Rp23,59 juta, dengan jaminan
kredit rumah dan bangunan milik Lukas.
Kuasa Hukum mengatakan kliennya
telah mengajukan bukti-bukti, yang jelas
menunjukkan bahwa BPR Difobutama
secara terencana dan sistematis Tahun ini belum ada satu pun BPR yang
memanipulasi data kredit, melanggar
peraturan perundang-undangan terpaksa dilikuidasi. Ini berbeda dengan
perbankan, melanggar kepatutan dalam situasi atau tahun-tahun sebelumnya. Ini di
hubungan kemitraan dengan nasabah luar perkiraan kami. Kalau memang sampai
dan kepercayaan di dunia perbankan.
“Tindakan-tindakan BPR Difobutama akhir tahun 0 BPR yang dilikuidasi berarti
tersebut telah merusak industri ekonominya benar-benar menunjukkan
perbankan pada umumnya dan bank
perkreditan rakyat pada khususnya. perbaikan.
Kami juga telah membuat laporan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS
laporan kepada pihak kepolisian terkait
dengan perbuatan-perbuatan tersebut,”
tandas Kantor Hukum milik mantan
Menteri Hukum dan HAM itu.

Nila Setitik Bank Perkreditan Rakyat dan Bank inovasi produk serta layanannya untuk
Kasus tersebut tentunya berpotensi Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat.
merusak reputasi BPR yang tengah OJK juga mengeluarkan POJK Nomor “Perkembangan industri BPR dan BPRS
berjuang untuk terus memperbaiki diri 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga yang dinamis harus diiringi dengan
dengan tata kelola yang baik. Apalagi Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) penguatan pada aspek manajemen
Otoritas Jasa Keuangan tengah bejuang dalam rangka mendorong penyaluran risiko dan tata kelola agar kelangsungan
keras mendorong pertumbuhan bisnis kredit dan inklusi keuangan melalui usahanya dapat tetap terjaga, agile
BPR yang sehat. OJK telah melansir dua pengembangan informasi perkreditan. dan resilient,” kata Kepala Eksekutif
aturan bidang perbankan yang bertujuan POJK 3 Tahun 2022 dikeluarkan Pengawas Perbankan Heru Kristiyana
mendorong penyaluran kredit serta OJK untuk mendorong peningkatan dalam keterangan resminya.
penguatan kesehatan BPR/BPR Syariah. penerapan manajemen risiko dan tata Penerapan manajemen risiko dan tata
Pertama, OJK menerbitkan kelola bagi industri BPR dan BPRS kelola diharapkan juga dapat mengurangi
POJK Nomor 3/POJK.03/2022 yang semakin kompleks seiring dengan surprising event yang negatif, misalnya
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan perkembangan industri jasa keuangan, kejadian fraud dan risiko likuiditas,

www.stabilitas.id Edisi 187 / 2022 / Th.XV 43