Page 29 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025

besar-besaran senilai Rp306 triliun.
Efisiensi anggaran sejatinya bukan
barang baru dalam kebijakan fiskal.
Namun, skala penghematan kali ini
mengejutkan banyak pihak.
Anggaran yang mengurusi
pembangunan sarana dan prasarana,
misalnya, dipangkas lebih dari 70 persen.
Proyek-proyek infrastruktur jalan dan
sanitasi di daerah terpencil pun tertunda.
Di sektor pendidikan, hal yang sama
juga dilakukan. Demikian juga sederet
Kementerian dan lembaga lainnya.
Dalam Nota Keuangan 2025, Menteri
Keuangan Sri Mulyani menegaskan
bahwa setiap rupiah belanja negara harus
diarahkan untuk menciptakan dampak
ekonomi dan sosial yang konkret. “Kita
ingin memastikan setiap rupiah yang
dibelanjakan benar-benar berdampak. Ini
bukan pemangkasan membabi buta, tapi
penajaman prioritas,” tegasnya. Sri Mulyani, Menteri Keuangan
Namun kenyataan di lapangan tidak
selalu sejalan dengan niat kebijakan.
Beberapa kementerian mengaku Setiap rupiah
kesulitan menyesuaikan program kerja
karena perubahan datang mendadak. belanja negara
Layanan administrasi publik, bantuan harus diarahkan
sosial daerah, hingga dukungan
operasional ke desa-desa ikut tersendat. untuk menciptakan
Ekonom Universitas Padjajaran Yogi dampak ekonomi
idak ada yang memungkiri Suprayogi mengatakan bahwa efisiensi
bahwa perekonomian dunia anggaran memang perlu, namun harus dan sosial yang
tengah menapaki lintasan dilakukan secara strategis. “Efisiensi konkret. Kita
Trapuh dalam menjaga bukan hanya soal memangkas angka,
stabilitas pertumbuhannya. Begitu juga tapi soal bagaimana memangkas tanpa ingin memastikan
Indonesia. melukai fungsi vital pemerintahan,” setiap rupiah yang
Pemerintah sejatinya sudah katanya. Ia menambahkan, pemangkasan
memahami bahwa kebijakan tarif AS anggaran yang tidak dirancang dengan dibelanjakan benar-
hingga konflik yang meningkat di Timur matang bisa berdampak luas ke sektor benar berdampak.
Tengah akan mengganggu ekonomi riil, terutama UMKM dan ekonomi lokal Ini bukan
dalam negeri. Di sisi lain pelemahan yang sangat bergantung pada belanja
daya beli dan konsumsi dalam negeri pemerintah. pemangkasan
serta anggaran negara yang makin ketat Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif membabi buta,
tentu juga menjadi perhatian tersendiri. Celios, bahkan menyebut efisiensi kali
Apalagi hal itu sudah berimbas pada ini sebagai ‘brutal’. “Kalau infrastruktur tapi penajaman
pertumbuhan ekonomi triwulan pertama dibatasi, lalu belanja daerah dikunci, prioritas.
yang melemah dibanding periode siapa yang menopang ekonomi lokal?
sebelumnya. Pemerintah pusat harus punya mitigasi
Pemerintah sudah menerbitkan sosial dan fiskal,” ujarnya secara terpisah.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Sementara dari sisi makroekonomi,
yang memerintahkan efisiensi anggaran efisiensi ini diharapkan mampu menjaga

www.stabilitas.id Edisi 215 / 2025 / Th.XX 29