Page 30 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025
P. 30
defisit APBN tetap di bawah 3 persen periode libur sekolah (Juni–Juli 2025).
dari PDB, sebuah batas aman yang telah Pertama, diskon transportasi (Rp940
ditetapkan Undang-Undang Keuangan miliar) meliputi diskon tiket kereta 30
Negara. Namun, hal itu tidak mudah. persen, diskon angkutan laut 50 persen,
Dengan pertumbuhan ekonomi yang PPN DTP tiket pesawat 6 persen.
belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Menurut Menkeu Sri Mulyani, target
dan tekanan eksternal seperti volatilitas diskon ini adalah peningkatan mobilitas
harga komoditas serta pelemahan rupiah, dan pariwisata domestik selama
menjaga keseimbangan fiskal menjadi libur sekolah. “Ini diharapkan dapat
tantangan berat. meningkatkan kegiatan ekonomi dalam
Lembaga internasional seperti negeri saat anak-anak libur sekolah,” ujar
OECD bahkan menyoroti bahwa rasio Menkeu.
penerimaan pajak Indonesia—hanya Kedua, potongan 20 persen untuk
sekitar 10 persen dari PDB—masih 110 juta pengendara melalui oleh BUJT
tertinggal jauh dari rata-rata ASEAN. Ini berdasarkan edaran Kementerian PUPR.
membuat ketergantungan terhadap utang Ketiga, penebalan Bantuan Sosial dan
dan belanja defisit masih tinggi. Pangan senilai Rp11,93 triliun, meliputi
Maka, disiplin anggaran bukan Kartu Sembako tambahan Rp200.000/
sekadar soal pemangkasan. Banyak bulan, bantuan beras 10 kg/bulan, yang
ekonom menyarankan agar pemerintah menjangkau 18,3 juta KPM, disalurkan
fokus pada digitalisasi belanja publik agar satu kali pada Juni 2025.
Doddy Ariefianto, Pengamat lebih transparan, reformasi perpajakan Keempat, adalah Bantuan Subsidi
Ekonomi dari Universitas Indonesia agar penerimaan negara meningkat, serta Upah (BSU) yang dianggarkan sebesr
peningkatan kapasitas birokrasi agar bisa Rp10,72 Triliun. Alokasinya adalah
Pemerintah fokus menyerap anggaran secara efisien dan Rp300.000/bulan untuk 17,3 juta
tepat sasaran. “Yang dibutuhkan bukan
pekerja bergaji maksmal Rp3,5 juta,
pada digitalisasi hanya gunting anggaran, tapi juga alat termasuk: 288 ribu guru honorer
belanja publik agar ukur efektivitas. Setiap rupiah harus bisa (Kemendikdasmen) dan 277 ribu guru
(Kemenag) yang disalurkan sekaligus
ditelusuri manfaatnya,” tutur Doddy
lebih transparan... Ariefianto, pengamat ekonomi dari pada bulan Juni.
Yang dibutuhkan Universitas Indonesia. Terakhir, adalah stimulus berupa
Di sisi lain, perlu keberanian politik
bukan hanya dari pemimpin untuk tidak hanya diskon iuran JKK sebesar Rp200 Miliar
(non-APBN), meliputi diskon 50 persen
gunting anggaran, memotong, tapi juga mengubah kultur selama 6 bulan (Agustus 2025–Januari
tapi juga alat ukur birokrasi yang selama ini nyaman dengan 2026), yang rencananya menjangkau
2,7 juta pekerja sektor padat karya di 6
belanja seremonial, perjalanan dinas, dan
efektivitas. Setiap proyek yang kurang produktif. subsektor industri.
“Dengan pertumbuhan yang
rupiah harus Kebijakan Pengimbang tetap kita jaga, maka kemiskinan dan
bisa ditelusuri Namun, kebijakan pengetatan pengangguran terbuka juga diharapkan
manfaatnya. tersebut juga dibarengi dengan bisa turun lebih cepat,” tambah Sri
paket stimulus strategis. Pemerintah
Mulyani.
menjalankan strategi tarik-ulur dalam Tampak sekali bahwa strategi
anggaran. Untuk mengantisipasi anggaran 2025 pemerintah menunjukkan
perlambatan ekonomi, pemerintah dualitas pendekatan fiskal pemerintah:
menyiapkan paket stimulus ekonomi pengetatan untuk menjaga defisit,
senilai Rp24,44 triliun, terdiri dari sekaligus stimulus untuk menopang
Rp23,59 triliun berasal dari APBN, dan konsumsi. Dalam jangka pendek,
Rp850 miliar dari non-APBN. kombinasi ini berpotensi menjaga
Stimulus ini mencakup lima pertumbuhan tetap positif, khususnya
kebijakan utama, yang dirancang untuk bila stimulus tepat sasaran dan cepat
mendongkrak konsumsi domestik selama disalurkan.
30 Edisi 215 / 2025 / Th.XX www.stabilitas.id
