Page 31 - Stabilitas Edisi 215 Tahun 2025
P. 31

Banyak yang menilai
            Pengamat mengatakan bahwa strategi   Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja kelas   efisiensi anggaran
          ini berisiko terutama karena tidak   menengah dan informal.             memang perlu, namun
          dimulai dengan kajian yang matang.   Namun Wijayanto Samirin, Ekonom    harus dilakukan secara
          Achmad Nur Hidayat, Ekonom & Pakar   Universitas Paramadina mengingatkan   strategis. Karena
          Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta   bahwa stimulus saat ini bersifat   efisiensi bukan hanya
          menyoroti paket ini sebagai reaksi panik   konsumtif dan boros anggaran, serta   soal memangkas angka,
          tanpa kajian matang.  “Stimulus tanpa   tidak berkelanjutan. “Stimulus yang   tapi soal bagaimana
          kajian yang dalam seperti memasak tanpa   bersifat konsumtif, selain boros APBN   memangkas tanpa
          resep, bisa justru kekacauan dapur,”   juga tidak berkelanjutan.” Maka, Samirin   melukai fungsi vital
          katanya sembari menggarisbawahi   pun mendorong alokasi stimulus ke     pemerintahan.
          tiga masalah utama: tumpang-tindih   proyek produktif seperti KPR rumah
          program, kurang transparansi sumber   sederhana, infrastruktur padat karya, dan
          dana, dan distribusi yang regresif. Ia   dukungan untuk petani & nelayan
          menegaskan bahwa tanpa data publikasi   Secara umum, pengamat sepakat
          anggaran, ini berpotensi meningkatkan   bahwa paket stimulus saat ini tidak
          utang negara.                     cukup ditopang kajian ilmiah, berisiko
            Sementara Yanuar Rizki, pengamat   provokasi utang. Stimulus pun kurang
          ekonomi dan keuangan, menyebut    menyentuh fondasi ekonomi dan pekerja
          stimulus terlalu berfokus konsumsi,   kelas menengah dan informal. Stimulus
          tidak menyentuh fundamental—      juga lebih menitikberatkan konsumsi,
          dan pentingnya insentif pajak untuk   sementara kebutuhan jangka panjang
          barang rumah tangga. “Kalau ingin   seperti infrastruktur padat karya,
          meningkatkan daya beli, itu harus   reformasi perpajakan, pelatihan kerja,
          diberikan insentif harga,” katanya. Dia   dan digitalisasi sektor produktif masih
          pun mengusulkan perluasan Bantuan   kurang.*


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 215 / 2025 / Th.XX 31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36