Page 34 - Stabilitas Edisi 203 Tahun 2024

Indonesia telah memiliki KTP digital. Ini pencurian dan penggunaan data untuk
artinya ada begitu banyak kesempatan mendapatkan pinjaman terjadi karena
bagi penjahat untuk memanfaatkan data adanya celah dalam aturan otoritas.
dan menyalahgunakannya di dunia maya. Dia menduga “celah keamanan” dalam
Termasuk untuk pinjaman online peraturan itu adalah syarat foto KTP dan
Mengutip catatan literasi di laman swafoto bersama KTP untuk verifikasi
resmi Asosiasi Fintech Pendanaan calon nasabah fintech. “Bayangkan, kalau
Bersama Indonesia (AFPI), ada beberapa data itu bisa diakses orang dari platform
modus kejahatan yang dapat terjadi lain, akan dengan mudahnya orang
dengan memanfaatkan kebocoran data memanfaatkan itu untuk mengajukan
diri ini. Di antaranya adalah data warga pinjaman dengan berpura-pura menjadi
negara dipakai untuk mengirimkan uang orang lain,” ujar dia.
atau modus salah transfer. Menurut Ruby, layanan keuangan
Setelah ditelusuri, ternyata transfer online, seperti halnya P2P Lending atau
dana tersebut berasal dari pinjol tertentu, fintech pendanaan, mengunggulkan sisi
yang mengaku menerima pengajuan kemudahan dalam proses pengajuan
pinjaman dari si korban. Padahal, pinjaman dan pembiayaan. Namun, bagai
korban tidak merasa pernah mengajukan dua sisi mata uang, kemudahan ini juga
pinjaman dana pada siapa pun, terutama menawarkan celah bagi para pelaku
pinjol. Parahnya lagi, ternyata pinjol kejahatan mengambil kesempatan.
yang bersangkutan merupakan pinjol Dalam proses pengajuan atau
ilegal yang tidak terdaftar di OJK. registrasi, calon nasabah—baik sebagai
Ruby Alamsyah Alhasil, korban pun diminta untuk lender ataupun sebagai borrower—
mengembalikan dana yang sudah pada umumnya akan diminta data diri
Bayangkan, kalau ditransfer, sekaligus bunganya. Tentu berupa foto KTP, foto selfie, nomor
saja, hal seperti ini sangat merugikan
rekening bank, hingga nomor telepon
data itu bisa korban. yang bisa dihubungi. Jika berurusan
diakses orang mengenai praktik ini dan meminta agar dengan fintech legal, tentu ini tak perlu
OJK bukannya tidak mengetahui
dikhawatirkan, karena sudah terdaftar
dari platform masyarakat tidak terkecoh dengan modus dan berizin OJK. Namun, hal ini akan
lain, akan dengan tersebut. Pasalnya modus salah transfer menjadi masalah besar jika masyarakat
mudahnya orang tersebut bisa saja umpan, di mana seolah- terjebak pada pinjol ilegal.
olah orang tersebut membayar utangnya.
Di sisi lain kesadaran masyarakat
memanfaatkan itu “Atau benar-benar membayar beserta terhadap pentingnya data pribadi
untuk mengajukan bunga yang cukup besar,” kata Friderica. juga masih minim. Menurut Ruby
banyak kejadian ketika netizen dengan
OJK pun meminta penerima dana
pinjaman dengan dari modus salah transfer itu untuk tidak mudahnya berbagai foto KTP, selfie,
berpura-pura menggunakan dana tersebut melainkan dan info-info penting lain yang bersifat
harus segera mengumpulkan semua bukti
pribadi di media sosial. Hal ini kemudian
menjadi orang terkait salah transfer tersebut. Serta bisa menjadi celah untuk para kriminal
lain. minta surat tanda terima dari kepolisian memanfaatkan situasi.
Menurut Ruby, para kriminal
dan laporkan kepada pihak bank, serta
ajukan penahanan dana. mendapatkan data pribadi masyarakat
Modus lainnya yang sering digunakan dengan berbagai cara. Dalam kasus pinjol
adalah oknum tertentu memanfaatkan ilegal, mereka menyisipkan fitur-fitur
data dari orang lain untuk mengajukan yang menyerupai spyware ke ponsel
pinjaman online. Korban yang merasa pengguna. Ketika pengguna memasang
tidak pernah mengajukan pinjaman aplikasi pinjol ilegal, aplikasi tersebut
tentu saja kaget ketika dihubungi atau biasanya meminta akses ke daftar kontak,
didatangi oleh penagih utang. kotak masuk, dan data pribadi lainnya.
Pakar forensik digital, Ruby Selain itu, menurut Ruby, data
Alamsyah mengatakan bahwa praktik pribadi juga bisa didapatkan dengan

34 Edisi 203 / 2024 / Th.XVIII www.stabilitas.id