Page 76 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

tahun ini lebih memenuhi aspek pemerintah setelah aturan KUR baru Tahun 2000 penghapusan itu tidak
penyaluran KUR yang tepat sasaran, itu akan menerapkan tingkat suku lebih dari [plafon] Rp350 juta, karena
mendorong debitur KUR naik kelas, dan bunga KUR diberikan secara berjenjang, tentu sekarang kami lihat KUR itu sudah
memperluas penyaluran kredit kepada hingga pembatasan terhadap pengajuan Rp500 juta. Jadi yang kami minta plafon
debitur KUR baru. nasabah KUR yang melakukan pengajuan dinaikkan di plafonnya KUR,” kata
Sampai dengan April 2023, sebanyak berulang. Upaya ini dihaarapkan Airlangga.
52% debitur naik kelas ke akses mampu menjadi win-win solution bagi
pembiayaan yang lebih tinggi serta pemerintah yang mampu menghemat Menyesuaikan Diri
peningkatan porsi debitur KUR baru biaya pengeluaran negara dan pelaku Setelah aturan baru itu keluar,
dari 50% pada 2022 menjadi 79% atau usaha mikro yang masih dapat menikmati perbankan tentu segera melakukan
sebanyak 761 ribu debitur KUR baru pada subsidi bunga KUR guna meningkatkan penyesuaian kebijakannya dalam
April 2023. kapasitas usahanya. menjalankan program KUR tersebut.
Pada 2022, BRI Research Institute Di sisi lain, pemerintah juga tengah BRI sebagai lembaga yang menjalankan
melakukan penelitian yang mengukur membahas rencana penghapusbukuan program tersebut dengan nilai paling
tingkat efisiensi ekonomi KUR dengan dan penghapustagihan kredit macet besar juga melakukan beragam
menggunakan pendekatan konsep Dead UMKM di perbankan. Pasalnya, dia penyesuaian.
Weight Loss (DWL). Dinyatakan bahwa mengatakan masih diperlukan sejumlah Direktur Bisnis Mikro PT Bank
kebijakan subsidi bunga yang membuat penyesuaian peraturan terutama terkait Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Supari
suku bunga KUR semakin rendah perpajakan. “Tentu ada hal lain yang mengatakan, keputusan penurunan
menyebabkan tidak efisiensi pasar atau perlu diselesaikan, yaitu dari segi alokasi KUR nasional menjadi Rp297
menyebabkan distorsi di pasar. perpajakan, terkait UMKM. Aturan triliun, menurutnya adalah keputusan
Sejalan dengan penelitian itu, dari PP [Peraturan Pemerintah] 110 yang tidak semata-mata didasarkan

PERHATIKAN DETIL LAIN

elain adanya penyesuaian pada tingkat bunga, pelaku
perbankan seharusnya juga memperhatikan detil lain
Sdari aturan pendukung bagi KUR. Airlangga Hartarto,
Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan bahwa
terdapat ketentuan dalam UU 10/1998 tentang Perbankan yang
memperbolehkan bank melakukan penghapusbukuan kredit
jika mendapati kesulitan dalam melakukan usaha.
Dia menuturkan dalam undang-undang terbaru di sektor
keuangan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK),
khususnya di Pasal 250 dan Pasal 251, terdapat ketentuan
mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang
macet UMKM oleh bank BUMN.
Pasal 250 UU PPSK mengatur bahwa piutang macet PPSK juga mengatur bahwa hal itu bukan merupakan kerugian
bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan itu
penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung dilakukan berdasarkan itikad baik, sesuai ketentuan hukum
kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor yang berlaku, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
tersebut. Airlangga menjelaskan saat ini jumlah debitur UMKM yang
Lebih lanjut, Pasal 250 dalam beleid tersebut juga masuk kategori kolektibilitas 2 atau dalam perhatian sebanyak
menjelaskan bahwa penghapusbukuan tersebut dapat dilakukan 912.259. Debitur yang sudah masuk kolektibilitas 5 atau macet
dengan ketentuan telah dilakukan upaya restrukturisasi dan 246.324 orang debitur.
bank atau non-bank telah melakukan upaya penagihan secara Terkait penyesuaian ketentuan plafon kredit untuk
optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tidak tertagih. penghapusbukuan kredit macet, Airlangga mengatakan
Sedangkan dalam Pasal 251, kerugian yang dialami oleh pemerintah akan membuat kriteria yang akan dituangkan dalam
bank atau non-bank BUMN dalam melaksanakan hapus buku sebuah peraturan pemerintah dan menjadi aturan turunan UU
tersebut merupakan kerugian masing-masing perusahaan. UU PPSK.*

76 Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id