Page 81 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

sesuai dengan diatur dalam UU PDP
termasuk salah satunya adalah merekrut
Petugas Pelindungan Data (Data
Protection Officer).
Namun demikian, pelanggaran
terkait kebocoran data pribadi yang
dilakukan selama masa transisi tersebut
sudah dapat dikenakan sanksi hukuman
pidana. Seperti ditegaskan pada pasal
76 UU PDP yang menyebutkan bahwa
undang-undang berlaku sejak tanggal
diundangkan, meskipun untuk sanksi
administratif masih harus menunggu
turunan dari undang-undang tersebut.
Hanya saja, lanjut Pratama, sanksi
hukuman tersebut hanya dapat
dijatuhkan oleh lembaga atau komisi
yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal
ini adalah Presiden. Sehingga jika komisi
PDP tersebut tidak segera dibentuk,
maka pelanggaran yang dilakukan tidak
akan dapat diberikan sanksi hukuman.
Meski disebutkan dalam Undang-
Undang PDP bahwa Oktober 2024
adalah batas maksimal diberlakukannya
aturan tersebut secara penuh. Namun
seharusnya bisa lebih cepat jika
pemerintah sudah membentuk lembaga-
nya serta turunan undang-undangnya.
“Jadi yang perlu secepatnya
dilakukan oleh pemerintah adalah
Presiden segera membentuk komisi PDP
sesuai amanat UU PDP pasal 58 sampai
pasal 60 UU PDP dimana lembaga Kebocoran data kali ini
pengawas PDP ini berada di bawah berasal dari data Dukcapil
Presiden dan bertanggung jawab kepada yang yang berisi inormasi
Presiden, karena dengan melakukan dunia maya kepada institusi-institusi nama, NIK, No KK, tanggal
pembentukan lembaga atau otoritas pemilik data pribadi warga Negara, lahir, alamat, nama ayah,
tersebut proses penegakan hukum serta baik lembaga lembaga pemerintahan nama ibu, NIK ayah, NIK
pemberian sanksi bisa segera diterapkan maupun korporasi. Masih segar dalam ibu, No akta lahir/nikah
sehingga diharapkan dengan diterapkan ingatan, lembaga keuangan Bank Syariah dan lainnya.
sanksi administratif serta sanksi hukum Indonesia berhasil dibobol hacker
yang ada di UU PDP, pihak pihak yang mengambil ribuan data nasabah
yang terkait dengan data pribadi lebih dan diperjual belikan di dunia maya.
perhatian terhadap keamanan data Serangan ransomware sebelumnya juga
pribadi. Hal ini adalah supaya kasus- dialami oleh Garuda Indonesia. Bahkan
kasus insiden kebocoran data pribadi sebelumnya jagat maya dihebohkan
dapat diselesaikan dengan baik dan oleh pencurian data pribadi yang
rakyat bisa terlindungi ,” jelas Pratama dilakukan oleh hacker Bjorka pada data
Dunia keamanan siber nasional passport Dirjen Imigrasi, Data pelanggan
memang berkali-kali digegerkan Myindihome Telkom Indonesia serta
oleh maraknya serangan penjahat berbagai data pribadi lainnya.*

www.stabilitas.id Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII 81