Page 80 - Stabilitas Edisi 197 Tahun 2023

ini,” kata Direktur Jenderal Dukcapil
Kemendagri Teguh Setyabudi
Sampai saat ini, Kemendagri masih
melakukan audit investigasi dan mitigasi
preventif atas dugaan kebocoran
database kependudukan dan catatan sipil.
Kegiatan tersebut dilakukan bersama
dengan Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) dan Kementerian Komunikasi
JIKA DILIHAT DARI dan Informatika.
FORMAT ELEMEN “Untuk sementara, yang dapat
DATA, FORMAT kami informasikan adalah sejauh ini
tidak ditemukan jejak kebocoran data
ELEMEN DATA pada Sistem Informasi Administrasi
YANG ADA DI Kependudukan (SIAK) terpusat online,
yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil
BREACHFORUMS Kemendagri” kata Teguh.
Hingga tulisan ini dibuat, proses
TIDAK SAMA DENGAN audit investigasi masih terus berlanjut
FORMAT ELEMEN guna mendalami dugaan kebocoran,
DATA YANG TERDAPAT termasuk database yang ada di Dinas
Dukcapil kabupaten/kota.
Teguh Setyabudi, PADA DATABASE
Direktur Jenderal KEPENDUDUKAN Belum Diterapkan
Dukcapil Kemendagri Melihat seringnya terjadi kebocoran
DITJEN DUKCAPIL data pribadi, banyak pihak mendesak
SAAT INI. pemerintah untuk lebih serius dalam
menerapkan hukum dan regulasi terkait
dengan Pelindungan Data Pribadi
(PDP), apalagi saat ini aturan formal
terkait hal itu sudah tersedia. Dalam
kasus kebocoran data, pihak-pihak
yang harus bertanggung jawab adalah
perusahaan sebagai pengendali atau
pemroses data, serta pelaku kejahatan
siber yang menyebarkan data pribadi ke
ruang publik. Kendati begitu, harapan itu
belum bisa juga bisa terwujud.
Dengan mengantongi informasi soal dilakukan maka dampaknya bakal Menurut Pratama, pakar siber
nama ibu kandung, maka siapapun bisa lebih luas. “Mereka bisa mengacaukan dari CISSReC, Undang-Undang PDP
dengan mudah mengaku-ngaku atau Indonesia karena dapat data bukannya tidak ampuh dalam menangani
mewakili pemilik rekening dan menguras demografinya, mereka bisa kampanye maraknya pembobolan data, namun ia
isi rekening pemilik yang sah. “Sekarang negatif kalau berbenturan dengan belum bisa diterapkan secara maksimal
bank harus hati-hati, yang bocorin kepentingan mereka.” karena adanya beberapa hambatan.
siapa yang repot siapa. Bank nggak Meski demikian, pihak Dukcapil Sebagaimana diketahui, meski aturan
makan nangka, kena getahnya,” ujar dia, membantah adanya kebocoran data yang itu sudah disahkan pada tahun 2022
sebagaimana dikutip dari BBC Indonesia. terjadi seperti yang diberitakan. “Jika dan langsung berlaku saat diundangkan,
Yang juga berbahaya, menurut dia, dilihat dari format elemen data, format namun DPR dan pemerintah masih
yakni ketika si pembobol sebelumnya elemen data yang ada di BreachForums memberikan masa transisi selama dua
sudah mengantongi data-data lain tidak sama dengan format elemen tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal
yang kemudian digabungkan menjadi data yang terdapat pada database 74 yang mengatakan agar semua pihak
informasi yang lengkap. Kalau itu kependudukan Ditjen Dukcapil saat mulai menyesuaikan kebijakan internal

80 Edisi 197 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id