Page 21 - Stabilitas Edisi 216 Tahun 2025

alam melintasi jalur (mengatur produk, praktik pemasaran,
bisnis yang makin berat perlindungan konsumen, dan masa
dan berliku, industri transisi dari aturan lama); POJK No. 22
Dasuransi di Indonesia Tahun 2024 mengenai Laporan Berkala
harus melewatinya dengan beban yang Perusahaan Perasuransian (mengatur
kian bertambah karena harus juga pelaporan yang lebih rinci).
menghadapi aturan-aturan baru yang Selain itu, diterbitkan juga POJK No.
lebih ketat. Dalam beberapa tahun 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
terakhir, pelaku usaha jasa keuangan Usaha Perusahaan Asuransi
non bank tidak hanya bergelut dengan (perombakan persyaratan operasional);
strategi pemasaran atau inovasi produk, POJK No. 37 Tahun 2024 yang merevisi
namun juga dengan serangkaian regulasi. prosedur pengenaan sanksi administratif
Setidaknya ada dua regulasi di bisnis di bidang perasuransian; serta POJK No.
asuransi yang menjadi concern pelaku 38 Tahun 2024 yang merevisi ketentuan
industri saat ini: penerapan PSAK 117 pembubaran, likuidasi, dan kepailitan
dan aturan konsolidasi. Aturan yang perusahaan asuransi.
disebut pertama yang sejatinya sudah “POJK 36 Tahun 2024 secara
diujicobakan sejak tahun lalu dan berlaku tegas mengatur bahwa perusahaan
tahun ini, dinilai akan berdampak pada asuransi wajib menerapkan “perilaku
pengakuan pendapatan dan liabilitas usaha dengan standar etika bisnis
asuransi. Sementara aturan konsolidasi yang baik” dan bahwa asosiasi terkait
akan membuat kebutuhan permodalan bertanggungjawab menyusun kode Jusuf Wibisana, Partner PwC
asuransi makin meningkat. etik serta mengawasi pelanggarnya dan dalam Jasa Asuransi
Kepala Departemen Pengawasan melaporkan ke OJK. Ini mendorong
Asuransi dan Jasa Penunjang Otoritas standar integritas yang lebih tinggi di Dampaknya
Jasa Keuangan (OJK), Sumarjono seluruh lini bisnis,” ungkap Sumarjono.
mengatakan, sektor Perasuransian, Terakhir, pada awal 2025 OJK bukan sekadar
Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) menerbitkan POJK No. 2 Tahun angka di neraca,
dituntut untuk menyesuaikan diri pada 2025 terkait tata cara pelaksanaan
perubahan besar pada permodalan, pungutan sektor jasa keuangan yang perusahaan harus
pelaporan, dan tata kelola. berdampak administratif pada pelaku. menyiapkan mesin
“Perubahan terbesar yang Dokumen-dokumen ini dimaksudkan
menimbulkan konsekuensi operasional memperkuat pengawasan, transparansi, IT, tim aktuaria,
dan akuntabilitas nyata adalah penerapan dan perlindungan konsumen, tetapi rekonsiliasi
PSAK 117 (adopsi IFRS 17). PSAK 117 implementasinya menambah lapisan
merombak cara kontrak asuransi diukur kepatuhan yang harus dijalani industri. akuntansi yang jauh
dan dilaporkan,” ujar dia. Terkait penerapan PSAK 117, lebih kompleks,
Selain aturan PSAK 117, tahun Partner PwC dalam Jasa Asuransi, Jusuf
2024–2025 menjadi periode padat bagi Wibisana mengatakan perusahaan harus dan pengungkapan
OJK menerbitkan aturan yang langsung sudah mampu menyesuaikan diri dengan yang jauh lebih
menyentuh operasional asuransi. aturan baru tersebut. Terutama terkait granular.
Beberapa POJK baru atau pembaruan adanya tiga model pengukuran (GMM,
penting yang relevan bagi industri PAA, VFA), liabilitas klaim dan premi
perasuransian pada rentang waktu ini jangka panjang harus didiskontokan,
adalah POJK No. 3 Tahun 2024 tentang reasuransi dihitung terpisah, dan
Penyelenggaraan Inovasi Teknologi pengakuan pendapatan serta laba terikat
Sektor Keuangan (menata tata kelola pada pola jasa yang telah diberikan bukan
inovasi dan penyelenggaraan teknologi hanya aliran premi.
keuangan untuk sektor jasa keuangan). “Dampaknya bukan sekadar angka di
Kemudian, ada juga POJK No. 8 neraca, perusahaan harus menyiapkan
Tahun 2024 tentang Produk Asuransi mesin IT, tim aktuaria, rekonsiliasi
dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi akuntansi yang jauh lebih kompleks, dan

www.stabilitas.id Edisi 216 / 2025 / Th.XXI 21