Page 69 - Stabilitas Edisi 216 Tahun 2025
P. 69

drastis. “Keseimbangan antara harga,
          permintaan, dan suplai harus dijaga.
          Kalau tidak, seluruh rantai pasok akan
          terganggu,” demikian pernyataan resmi
          Maxim.
            YLKI menyoroti bahwa meski tarif
          naik, penyedia layanan seperti Grab
          dan Gojek masih mengambil potongan
          hingga 2 persen dari pendapatan
          pengemudi. Dalam struktur tarif yang
          baru, potensi keuntungan platform justru
          bisa meningkat, sedangkan driver tetap
          menghadapi ketidakpastian pendapatan.
            YLKI juga menuntut pengawasan
          lebih ketat dari pemerintah daerah dan
          regulator seperti OJK atau Bappebti,
          agar platform digital tidak menaikkan
          tarif secara sepihak tanpa proses yang
          adil dan akuntabel. “Kami meminta
          ada keterbukaan struktur tarif: berapa
          untuk driver, berapa untuk platform, dan
          apakah ada unsur pajak atau asuransi,”
          tegas Tulus, Ketua YLKI.

          Adopsi Sistem Jiran
            Kritik terhadap minimnya
          partisipasi publik dalam penetapan tarif
          memunculkan wacana agar Indonesia
          mengadopsi pendekatan serupa negara
          tetangga. Di Singapura, misalnya, setiap                                Di Singapura, setiap
          kenaikan tarif layanan transportasi online   dan mencegah eksploitasi.  kenaikan tarif layanan
          harus melalui mekanisme public hearing                                  transportasi online harus
          dan mendapat persetujuan dari Land   Transportasi Digital               melalui mekanisme public
          Transport Authority (LTA).           Pakar kebijakan publik dari        hearing dan mendapat
            Proses ini dirancang untuk menjamin   Universitas Indonesia, Firdaus M.   persetujuan dari Land
          transparansi dan pertanggungjawaban,   Rahardjo, menyatakan bahwa isu tarif   Transport Authority (LTA).
          serta memberi ruang pada publik   ojol tidak bisa dipisahkan dari agenda
          untuk menyampaikan keberatan.     jangka panjang reformasi transportasi
          Sementara di Filipina, tarif ditentukan   digital. “Pemerintah harus mulai
          oleh Land Transportation Franchising   memikirkan kerangka perlindungan
          and Regulatory Board (LTFRB) dan   sosial bagi mitra driver, seperti akses
          diaudit setahun sekali untuk menjaga   BPJS, pensiun, hingga perlindungan
          keseimbangan antara hak pengemudi dan   kerja layaknya sektor formal,” ujarnya
          perlindungan konsumen.            dalam diskusi daring belum lama ini.
            Di Malaysia, struktur tarif        Ia menambahkan bahwa model
          juga dipantau oleh Suruhanjaya    bisnis berbasis algoritma yang digunakan
          Pengangkutan Awam Darat (SPAD),   aplikator harus dievaluasi secara berkala
          yang dapat memberi sanksi kepada   oleh lembaga independen. “Karena
          platform jika terbukti menaikkan tarif   algoritma ikut menentukan jumlah order
          secara sepihak atau mengabaikan hak-  dan sebaran insentif, maka pengawasan
          hak pengemudi. Para pengamat menilai   teknologinya sama pentingnya dengan
          sistem ini membuat industri lebih tertib   pengawasan tarif,” katanya.*


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 216 / 2025 / Th.XXI 69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74