Page 72 - Stabilitas Edisi 216 Tahun 2025

masalah ini. Pada tahun 2023, regulator
meluncurkan Roadmap Pengembangan
dan Penguatan Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi
(LPBBTI) 2023–2028, yang memetakan
arah penguatan sektor ini dalam tiga
fase: penguatan pondasi (2023–2024),
konsolidasi dan momentum (2025–2026),
serta penyelarasan dan pertumbuhan
(2027–2028).
Empat pilar utama roadmap
mencakup tata kelola, perlindungan
konsumen, pengembangan ekosistem,
serta penguatan infrastruktur data. Salah
satu langkah konkret adalah memperkuat
sinergi dengan Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan (LPIP) seperti
Pefindo Biro Kredit dan FinScore untuk
meningkatkan kualitas penilaian kredit.
Angel Brigitta, Wakil Ketua Umum
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI), menjelaskan bahwa
industri fintech P2P sudah bekerja sama
dengan penyedia data kredit alternatif
untuk memperbaiki akurasi algoritma.
”Kami mendorong penggunaan teknologi
machine learning untuk memproses data
perilaku, bukan hanya data demografis.
Ini akan mencegah approval kepada
aduan masyarakat yang diterima peminjam yang tidak punya kapasitas
sepanjang 2024, 35 persen berkaitan bayar,” jelas Angel pada media briefing
Menurut data OJK, dengan penagihan yang mengandung AFPI, Juni 2025.
gagal bayar pinjol kekerasan verbal, pelecehan, atau OJK juga berkomitmen menindak
paling banyak terjadi intimidasi. Di sisi lain, 16 persen aduan penyelenggara dengan rasio TWP90
pada kelompok usia menyangkut restrukturisasi yang di atas 5 persen. Menurut Hasan
muda 19–34 tahun, gagal, dan 14 persen tentang penipuan Fawzi, otoritas terlebih dahulu akan
dengan total 467.900 eksternal. mengeluarkan surat pembinaan
rekening senilai Rp794 Friderica Widyasari Dewi, Kepala dan meminta rencana aksi konkret.
miliar per Maret 2025. Eksekutif Edukasi dan Perlindungan “Jika tidak ada perbaikan dalam 90
Konsumen OJK, menyebut bahwa hari, kami dapat menjatuhkan sanksi
kerugian masyarakat akibat investasi administratif hingga pembekuan kegiatan
ilegal dan pinjol ilegal selama periode operasional,” tegasnya.
2017–2022 mencapai Rp139 triliun. Di sisi lain, rendahnya literasi
”Sebagian besar korban adalah keuangan masyarakat masih menjadi
masyarakat kelas menengah ke bawah tantangan besar bagi penguatan sektor
yang minim literasi keuangan,” ujarnya keuangan digital. Survei Nasional
dalam acara Edukasi Keuangan Digital di Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)
Jakarta belum lama ini. 2022 mencatat bahwa indeks literasi
keuangan nasional baru mencapai
Upaya Otoritas dan Industri 49,68 persen, sementara tingkat inklusi
OJK menyadari perlunya strategi keuangan sudah mencapai 85 persen.
menyeluruh untuk menanggulangi Untuk layanan fintech peer-to-peer

72 Edisi 216 / 2025 / Th.XXI www.stabilitas.id