Page 67 - Stabilitas Edisi 188 Tahun 2022

(incumbent), maupun pendirian bank
baru yang langsung berstatus full digital
banking.
“Dalam aturan ini, OJK memperjelas
definisi bank digital. Namun demikian,
OJK tidak mendikotomikan antara bank
yang telah memiliki layanan digital,
bank digital hasil transformasi dari bank
incumbent, ataupun bank digital yang
terbentuk melalui pendirian bank baru
(full digital bank). Bagaimanapun bank
tetaplah bank, bank is bank,” kata Heru.
Heru menegaskan ketentuan di
POJK ini sama sekali tidak memberikan
tambahan beban pengaturan baru kepada
bank, namun justru memberikan payung
pengaturan bagi bank dalam melakukan
transformasi dan akselerasi digital,
penyederhanaan dan efisiensi jaringan
kantor, serta memberikan kesempatan
bagi bank khususnya bank berbadan
hukum Indonesia untuk saling bersinergi OJK tidak mendikotomikan antara bank
dalam rangka peningkatan efisiensi dan
perluasan layanan. yang telah memiliki layanan digital,
Dalam mendukung dan mempertegas bank digital hasil transformasi dari bank
konsolidasi perbankan sesuai yang incumbent, ataupun bank digital yang
dicanangkan OJK, ketentuan mengenai
sinergi perbankan dalam POJK Bank terbentuk melalui pendirian bank baru (full
Umum ini bertujuan untuk mendukung digital bank).
efisiensi dan optimalisasi sumber daya
bank dan lembaga jasa keuangan lain
dalam Kelompok Usaha Bank (KUB). Heru kristiyana, OJK
Harapannya, konsolidasi perbankan
dengan membentuk KUB dapat menjadi
pilihan yang menguntungkan bagi menjadi suatu keniscayaan. Kondisi digital di Indonesia hanya didasarkan
bank, termasuk bank yang masih belum demikian mengharuskan perbankan pada data KTP dan nomor handphone,
memenuhi modal inti minimum Rp3 untuk menempatkan transformasi digital di mana data tersebut belum terdeteksi
triliun. sebagai prioritas dan sebagai salah dengan baik.
Penguatan aturan kelembagaan satu strategi dalam upaya peningkatan Sebagai informasi, saat ini pay later
antara lain juga dilakukan dengan daya saing bank. Dengan demikian, menjadi layanan yang sering ditawarkan
peningkatan persyaratan modal menjadi POJK ini akan mendorong percepatan oleh bank digital karena tanpa adanya
sebesar Rp10 triliun untuk pendirian transformasi digital sektor perbankan,” jaminan. Namun hal itu berisiko karena
bank baru, baik dengan model bisnis kata Heru. data personal di Indonesia masih lemah
bank tradisional, ataupun pendirian dibandingkan dengan di negara lain, di
bank yang full digital. Selanjutnya, untuk Berhati-hati mana data personal dapat menjelaskan
mendukung terlaksananya implementasi Sementara itu, Ekonom Senior sisi perilaku. Artinya bank digital dapat
pengaturan secara efektif dan Institute for Development of Economics mengantisipasi sebelum memberikan
pengawasan yang lebih efisien, dalam and Finance (Indef) Aviliani mengimbau fasilitas pay later. Ke depan pemerintah
POJK ini telah dilakukan redefinisi agar bank digital berhati-hati dalam perlu membantu para orang-orang di
pengelompokan bank. menjalankan bisnisnya, termasuk saat digital untuk memberikan data yang
“Pandemi telah mendorong menawarkan layanan pay later. Pasalnya, valid, nomor HP, serta penggunaan
transformasi digital di sektor perbankan basis data pengguna layanan keuangan listrik.*

www.stabilitas.id Edisi 188 / 2022 / Th.XVII 67