Page 27 - Stabilitas Edisi 217 Tahun 2025

penting bagi perekonomian Indonesia. alokasi belanja. Hal ini berimplikasi
Meskipun porsinya kecil dalam Produk pada ruang fiskal yang sempit untuk
Domestik Bruto (PDB) sisi pengeluaran, belanja produktif seperti pendidikan,
dampaknya bagi beberapa sektor penting. kesehatan, atau infrastruktur. Kemudian,
Sektor terkait yang memiliki kedekatan penerimaan negara khususnya dari pajak
dengan belanja pemerintah antara lain melorot akibat perlambatan ekonomi
sektor perhotelan, jasa transportasi serta rendahnya harga komoditas ekspor.
dan industri makanan-minuman sejenis Ketiga, pemangkasan transfer ke daerah
katering. Lebih parahnya lagi, sektor yang dan belanja non-prioritas. Tujuannya
terdampak tersebut mayoritas berada menjaga keseimbangan fiskal serta agar
di luar Jakarta. Salah satu dari ketiga APBN tetap bisa diarahkan ke program
contoh sektor tersebut memiliki kaitan prioritas nasional, seperti program makan
erat dengan IKNB yakni jasa transportasi bergizi gratis dan ketahanan pangan.
yang tidak bisa dipisahkan dari industri Pada tahun ini (2025), total utang
keuangan leasing. pemerintah yang jatuh tempo mencapai
Seperti diketahui, porsi belanja Rp800,33 triliun. Angka ini terdiri dari
pemerintah mengalami penurunan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar
di tahun 2025. Pada tahun 2024, porsi Rp705,5 triliun dan pinjaman asing
belanja pemerintah sebesar 15,18 persen sebesar Rp94,83 triliun. Jumlah ini
PDB. Memasuki tahun 2026, porsinya melonjak signifikan dibandingkan tahun
turun menjadi kisaran 14,19-14,75 2024 yang hanya berkisar Rp434,29 triliun
persen. Angka ini juga lebih rendah dari dan mencerminkan akumulasi kewajiban
outlook APBN 2025 sebesar 14,82 persen. besar akibat penerbitan SBN pada masa
Penurunan porsi belanja pemerintah pandemi serta mekanisme “burden
ini kombinasi tekanan fiskal akibat sharing” dengan Bank Indonesia. Lebih
melonjaknya kebutuhan pembayaran lanjut, terjadi puncak pembayaran pada
bunga dan pokok utang, penurunan bulan Juni 2025 dengan total jatuh tempo
penerimaan negara terutama dari sisi senilai Rp178,9 triliun. Angka jatuh tempo
i tengah pro kontra angka perpajakan dan ekspor, serta kebijakan ini merupakah titik tertinggi sepanjang
pertumbuhan ekonomi efisiensi anggaran karena keterbatasan tahun fiskal berjalan.
nasional yang dipertanyakan ruang APBN. Melihat profil utang jatuh tempo 2025-
Doleh banyak ekonom dan 2029, periode pertama Prabowo-Gibran
penurunan kelas menengah, industri Tekanan Fiskal akan menghadapi tekanan fiskal yang
keuangan non bank (IKNB) jelas akan Beban pembayaran utang, baik pokok tidak ringan. Kurang lebih 26 persen APBN
terdampak. Sebagai lembaga keuangan maupun bunga, yang jatuh tempo dalam 2025 ditujukan untuk pembiayaan utang
yang operasinya yang berbeda dengan jumlah besar pada 2025-2027 menyedot jatuh tempo, dimana angka ini sudah
perbankan, dampak terbesar yang perlu
diwaspadai adalah turunnya permintaan Gambar 1 Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat (Triliun
produk dan layanan sektor ini seperti Rupiah) Per 30 April 2025
asuransi, risiko investasi dan kredit
bermasalah. Namun demikian, ada satu
peluang yang bisa menjadi cuan besar
bagi IKNB yakni asuransi ekspor.
Sebagaimana diketahui, tekanan
terhadap pertumbuhan ekonomi datang
dari banyak penjuru. Tekanan belanja
pemerintah, belum pulihnya ekonomi
partner dagang semisal China, serta
investasi yang masih business as usual jika
dibandingkan dengan Vietnam, sesama
anggota ASEAN. Terkait dengan belanja
pemerintah, pos ini memiliki peran Sumber : Kementerian Keuangan, 2025

www.stabilitas.id Edisi 217 / 2025 / Th.XXI 27