Page 28 - Stabilitas Edisi 217 Tahun 2025

RISET

melebihi anggaran pendidikan sebesar Gambar 2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan
20 persen, dari total nilai APBN 2025 Bank
sebesar Rp3.005 triliun. Persentase yang
sama muncul di tahun depan jika target
penerimaan negara tetap. Informasi lebih
lanjut mengenai profil utang jatuh tempo
pemerintah pusat Indonesia bisa dilihat
lebih lanjut di gambar 1.
Lebih lanjut, profil jatuh tempo
utang pemerintah pusat menunjukkan
konsentrasi kewajiban pembayaran yang
cukup besar pada periode menengah
(2025–2034). Pada tahun 2025, jatuh
tempo utang mencapai sekitar Rp800
triliun, terdiri atas Rp705,5 triliun dari
SBN dan Rp94,8 triliun dari pinjaman.
Nilai yang tinggi ini berlanjut hingga
2027 dengan nilai rata-rata jatu tempo di
atas Rp700 triliun per tahun. Memasuki
periode 2028–2034, jumlah jatuh tempo
utang masih relatif besar meskipun mulai
menurun, berkisar antara Rp400–700
triliun. Pada fase ini, proporsi SBN tetap
mendominasi sekitar 80 persen hingga 90
persen dari total kewajiban, sementara Sumber : Statistik Potensi Desa 2024, Badan Pusat Statistik, 2024.
pinjaman (loan) berkontribusi lebih kecil.
hal yang perlu dipertimbangkan oleh yang cukup tinggi.
Peluang dan Tantangan IKNB entitas IKNB, terutama yang bergerak di Kondisi ini membuka peluang
Melihat profil pembayaran utang bidang lending. besar bagi industri keuangan non-
pemerintah di atas, serta kondisi Gambar 2 memperjelas potensi bank, khususnya lembaga keuangan
ekonomi yang masih bertumbuh di ceruk pasar yang besar dimana lembaga mikro, koperasi, fintech, maupun
kisaran 5 persen, maka ada dilema keuangan bank belum menjangkau perusahaan pembiayaan, untuk
antara kebutuhan pembangunan dan seluruh desa di Indonesia. Berdasarkan memperluas jangkauan layanan mereka.
keterbatasan likuiditas negara. Di satu data Potensi Desa 2024, terdapat 87 Kehadiran IKNB dapat menjadi solusi
sisi, pembayaran bunga dan pokok persen desa/kelurahan di Indonesia bagi masyarakat desa yang selama ini
SBN menjadi prioritas yang tidak dapat yang belum memiliki bank/kantor bank bergantung pada akses informal, sekaligus
ditawar, namun di sisi lain, ruang gerak secara fisik. Hal ini memungkinkan mendukung program inklusi keuangan
kebijakan pemerintah dalam mendorong lembaga keuangan non bank bisa mengisi nasional.
pertumbuhan dan memperluas kekosongan-kekosongan tersebut dengan Beberapa strategi yang dapat
kesejahteraan menjadi sempit. cara credit channeling misalnya. dikembangkan oleh IKNB untuk mengisi
Dilema ini menuntut entitas keuangan Dari total 73.813 desa di Indonesia ceruk pasar yang ada antara lain adalah
nonkonvensional untuk mengambil peran yang belum memiliki bank, sebagian menghadirkan layanan fintech berbasis
lebih luas di luar jangkauan perbankan. besar tersebar di provinsi dengan jumlah digital. Strategi ini lebih khususnya
Lembaga keuangan non bank, seperti desa yang sangat besar, seperti Jawa memanfaatkan penetrasi telepon seluler
asuransi, dana pensiun, multifinance, Tengah (7.002 desa), Jawa Timur (6.849 untuk menjangkau desa tanpa bank,
koperasi simpan pinjam, hingga fintech desa), Sumatera Utara (5.630 desa), dan terutama di Jawa, Sumatera, dan NTT
lending, semakin dibutuhkan untuk Jawa Barat (4.667 desa). Bahkan di luar yang jumlah penduduk desanya besar.
mengisi ceruk pasar yang belum Jawa, provinsi dengan bentang wilayah Bagi lembaga pembiayaan mikro,
tertangani secara optimal oleh lembaga luas seperti Nusa Tenggara Timur (3.295 menyasar desa di wilayah timur Indonesia
keuangan formal. Selain ceruk pasar, desa), Sumatera Selatan (3.017 desa), (Papua, Maluku, NTT) yang akses fisik ke
mengisi keterbatasan pemerintah akibat dan Papua Pegunungan (2.617 desa) juga bank sangat terbatas adalah hal utama
tekanan fiskal yang tidak ringan menjadi menunjukkan angka desa tanpa bank yang bisa dilakukan. Menempatkan orang-

28 Edisi 217 / 2025 / Th.XXI www.stabilitas.id