Page 51 - Stabilitas Edisi 217 Tahun 2025

encana mendorong penerapan
aturan berbagi beban terkait
biaya kesehatan yang tinggi
Rpada akhirnya tertunda,
karena permintaan parlemen untuk
meningkatkan status regulasi yang
mengaturnya. Meski begitu, ketika
aturan sedang dalam proses dilengkapi,
disarankan agar para pemangku
kepentingan memikirkan solusi dari akar
masalah sesungguhnya.
Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) terpaksa menunda
implementasi Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/
SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan
Produk Asuransi Kesehatan. Aturan yang
berisi langkah penguatan ekosistem,
tata kelola, dan pelindungan konsumen
dalam industri asuransi kesehatan ditolak
oleh Komisi XI DPR karena dianggap
menguntungkan korporasi semata. Saya lihat yang diuntungkan adalah
Jika ditelisik lebih rinci, dalam SEOJK
7/2025 ada klausul yang mengatur industrinya. Diuntungkan adanya co-
tentang penerapan pembagian risiko atau payment. Kenapa tidak disebutkan
co-payment berupa porsi pembiayaan juga di SEOJK-nya itu ada penurunan
kesehatan yang menjadi tanggung
jawab pemegang polis. Tertanggung tarif (premi asuransi) yang harus jelas
atau nasabah akan dibebankan paling dikatakan.
sedikit sebesar 10 persen dari total
pengajuan klaim rawat jalan atau rawat
inap di fasilitas kesehatan, dengan batas Eric Hermawan, Anggota Komisi XI DPR RI
maksimum sebesar Rp300.000 per
pengajuan klaim rawat jalan.
Anggota Komisi XI DPR RI juga di SEOJK-nya itu ada penurunan lebih menyeluruh.
Eric Hermawan menilai sebaiknya tarif (premi asuransi) yang harus jelas “Sehubungan dengan itu, ketentuan
implementasi co-payment diundur dikatakan. Sehingga, kalau saya melihat dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun
hingga 2027, dari yang sebelumnya ini, saya rasa lebih baik SEOJK (Nomor 2025 tentang Penyelenggaraan Produk
direncanakan akan berlaku pada awal 7 Tahun 2025) ini diperbaiki dulu,” kata Asuransi Kesehatan yang sedianya
2026. Eric, dalam rapat kerja antara Eric. efektif berlaku 1 Januari 2026 ditunda
Komisi XI dengan Ketua DK OJK, menilai Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja dan akan diatur kembali dalam POJK
keberadaan aturan itu lebih berpihak Komisi XI DPR-RI dengan OJK pada 30 yang akan disusun itu,” kata Plt Kepala
kepada industri asuransi, tidak kepada Juni 2025 di Jakarta, OJK berencana Departemen Literasi, Inklusi Keuangan,
masyarakat terutama keberadaan co- menyusun POJK tentang Penguatan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi,
payment. Harusnya, lanjutnya, tidak Ekosistem Asuransi Kesehatan yang beberapa waktu lalu.
hanya co-payment yang ditekankan akan dikonsultasikan dengan Komisi XI Penyusunan POJK ini bertujuan
melainkan juga penurunan tarif premi DPR RI. Ketentuan mengenai penguatan untuk memastikan penerapan tata kelola
asuransi saat pemberlakuan SEOJK ekosistem asuransi kesehatan nantinya dan prinsip kehati-hatian yang lebih baik
tersebut. akan berlaku secara efektif dengan dalam penyelenggaraan produk asuransi
“Saya lihat yang diuntungkan adalah diterbitkannya POJK tersebut, sehingga kesehatan. Pada saat yang sama, POJK
industrinya. Diuntungkan adanya co- dapat memberikan dasar hukum yang ini juga diharapkan dapat memberikan
payment. Kenapa tidak disebutkan lebih kuat dan cakupan pengaturan yang manfaat nyata bagi seluruh pihak di

www.stabilitas.id Edisi 217 / 2025 / Th.XXI 51