Page 23 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022

Kepala Departemen Pengawasan Industri
Keuangan Non-Bank (IKNB), Ahmad
Nasrullah, mengatakan bahwa aturan-
aturan OJK mengenai industri asuransi
sebenarnya sudah sangat banyak.
“Bahkan ada yang menilai (banyaknya
aturan soal asuransi) sudah over-
prudent. Tapi tidak apa-apa, karena jika
itu memang untuk kebaikan industri,
tentunya itu adalah hal yang bagus,” kata
Nasrullah akhir tahun lalu.
Memang harus diakui, kejadian-
kejadian gagal bayar atau fraud pada
industri asuransi sudah menjadi gatal di
punggung yang cukup menggangu, dan
terkesan muncul terus menerus. Padahal
OJK juga sudah memiliki aturan yang
cukup dalam tata kelola industri asuransi
nasional. Termasuk dalam konteks tata
kelola, manajemen risiko, bahkan hingga
manajemen risiko IT yang juga sudah
dimiliki oleh OJK.
“Sebenarnya kalau aturan-aturan itu Ahmad Nasrullah
dijalankan dengan baik oleh perusahaan
asuransi, insya Allah permasalahan-
permasalahan yang sekarang ini ada
di industri asuransi itu tidak akan Sebenarnya kalau
pernah terjadi,” ujarnya. Oleh karena aturan-aturan itu
itu, Nasrullah menegaskan bahwa dijalankan dengan
ata kelola memang menjadi permasalahan atau kasus yang sekarang
sorotan tajam ketika publik terjadi di industri asuransi nasional, baik oleh perusahaan
membicarakan industri terutama di beberapa perusahaan asuransi, insya Allah
Tkeuangan non bank Tanah di asuransi yang besar itu memang ada di
Indonesia. Bahkan aroma kegagalan masalah tata kelola permasalahan-
tata kelola industri keuangan tercium Aturan-aturan OJK sebenarnya permasalahan yang
oleh lembaga pemeringkat global Fitch sudah memelototi tiga tahapan di
Rating sejak 2020. Menurut institusi itu industri asuransi, supaya sebuah produk sekarang ini ada di
perusahaan jasa keuangan non bank di asuransi yang dijual kepada masyarakat industri asuransi itu
Indonesia memiliki risiko gagal bayar tidak merugikan nasabah. Mulai dari
utang paling besar, apalagi karena sektor tahapan desain produk, pengelolaan tidak akan pernah
itu tertekan akibat pandemi virus corona. premi sebagai investasi, sampai pada terjadi.
Otoritas keuangan Tanah Air tahap akhir yakni soal penanganan
bukannya tidak mengetahui ancaman konsumen dalam hal pembayaran premi.
tersebut. Berkali-kali pejabat pengawas Contohnya, pada tahap pertama ketika
mengingatkan pelaku bisnis untuk perusahaan asuransi mendesain sebuah
mengedepankan tata kelola yang baik produk. “Itu aturan kita sudah tetap,
dalam menjalankan bisnisnya. Padahal sehingga tidak sembarangan perusahaan
aturan terkait tata kelola dinilai sudah asuransi mengajukan produk ke OJK dan
mumpuni malahan sudah sangat banyak. lolos begitu saja, itu tidak mungkin,” kata
Terakhir adalah pada Desember Nasrullah.
tahun lalu ketika Otoritas Jasa Keuangan Kemudian, OJK juga akan memeriksa
(OJK) mengadakan telekonferensi. lagi apakah perusahaan asuransi yang

www.stabilitas.id Edisi No.183 / Tahun 2022 23