Page 44 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

tujuan fiskal (misalnya untuk penilaian tanah untuk perpajakan yang
adil), legal (pendaftaran tanah termasuk peralihan hak), manajemen
pertanahan, dan perencanaan wilayah, serta untuk mendukung
terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan
hidup” (FIG 1995).

Melalui kadaster, sumber daya agraria dapat dikelola dengan
baik. Disebutkan bahwa, manajemen pertanahan merupakan proses
pengelolaan sumber daya pertanahan yang melibatkan informasi
kapasitas sumber daya pertanahan, penguasaan dan pemilikan
tanah (land tenure), penilaian tanah (land value), serta peruntukan
dan penggunaan tanah (land use). Informasi tersebut untuk setiap
bidang tanah dapat diakses melalui nomor identifikasi bidang tanah
yang unik (parcel identifier) yang terhubung dengan peta kadaster.
Ketersediaan kadaster lengkap yang meliputi seluruh wilayah
merupakan faktor penentu keberhasilan manajemen pertanahan.

Peta kadaster adalah peta grafis yang menunjukkan lokasi relatif
semua bidang tanah dalam suatu wilayah. Skala peta kadaster bervariasi
mulai dari 1: 10.000 hingga 1: 500. Peta berskala besar mampu menunjukkan
dimensi dan fitur bidang dengan lebih tepat termasuk bangunan, unit
irigasi, dan sebagainya. Data-data tersebut dapat dihasilkan dari survei
lapangan, penginderaan jauh, maupun foto udara.

Informasi kadaster merupakan kebutuhan publik yang biasanya
dikelola oleh berbagai organisasi pemerintah. Di beberapa negara,
tanggung jawab kadaster berada di tangan pemerintah daerah,
sementara di negara lain pemerintah pusat yang melaksanakannya.
Standarisasi diperlukan untuk menghindari duplikasi dan membantu
dalam pertukaran informasi secara efisien. Data kadaster yang paling
sering diakses oleh masyarakat adalah data fisik bidang tanah yang
terdiri dari data letak, batas dan koordinat. Data yuridis seperti
jenis hak atas tanah, nama pemilik atau nama penyewa. Selain itu,
data nilai tanah seperti kualitas tanah, nilai ekonomi, nilai pajak,
nilai pengembangan juga banyak dibutuhkan masyarakat. Informasi
lain yang diperlukan juga dapat dihubungkan dengan bidang tanah
melalui nomor identifikasi bidang yang tercatat dalam peta kadaster.
Misalnya informasi tentang bangunan, pertanian, kehutanan, utilitas,
perikanan, kualitas lingkungan hidup, dan demografi. Sehingga

BAB 2. 17
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan