Page 46 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 46
Deklarasi Bogor juga menyatakan bahwa,
infrastruktur data spasial sangat
diperlukan untuk dapat mengintegrasikan
SAP secara komprehensif. Di dalam
infrastruktur data spasial terdapat data
topografi dan data kadaster yang terikat
dalam satu sistem referensi geodesi
nasional. Metodologi updating dan
upgrading sistem kadaster juga menjadi
perhatian. Untuk keperluan ini, Deklarasi
Bogor mencatat bahwa beberapa negara
telah memiliki satu surveyor kadaster
profesional berpendidikan universitas
Gambar 2.3 The Bogor
Declaration yang melayani 5.000 populasi. Jumlah ini
Sumber: Publikasi FIG No. 13A mendukung sistem kadaster digital yang
(1996)
modern. Di sisi lain beberapa negara
hanya memiliki satu surveyor untuk setiap 100.000 penduduk,
akibatnya kadaster tidak lengkap dan memiliki desain yang lebih
sederhana. Namun demikian, penggunaan surveyor berlisensi harus
didukung dengan mekanisme kontrol kualitas dan tata kelola
kearsipan data spasial yang memadai.
Deklarasi Bogor yang merupakan publikasi FIG Nomor 13A ini
memberikan beberapa rekomendasi, antar lain: pengakuan peran
penting kadaster yang harus lengkap untuk mendukung pembangunan
ekonomi, manajemen kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial;
monetisasi sistem kadaster guna memelihara keandalan sistem melalui
pengembangan metode pengukuran, pemetaan dan pendaftaran
tanah; serta pentingnya keterhubungan pemerintah, swasta, sektor
pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembangunan sistem kadaster.
2.1.3. Land Administration Guidelines
The Meeting of Officials on Land Administration (MOLA) yang
dibentuk oleh the UN Economic Commission for Europe (UNECE)
menerbitkan Land Administration Guidelines: With Special Reference to
Countries in Transition pada tahun 1996. Dalam publikasi inilah pertama
kali diperkenalkan terminologi “Administrasi Pertanahan” (Çağdaş
and Stubkjær 2009; Williamson et al. 2010a). Administrasi pertanahan
BAB 2. 19
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan
