Page 50 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 50
2.1.5. Institutional Framework Reforms for Land
Administration - International Comparative Review
Dokumen ini merupakan laporan
Proyek Administrasi Pertanahan (PAP)
di Indonesia yang di dalamnya
mengutip publikasi-publikasi di atas.
Dokumen ini dengan tegas menyatakan
bahwa kadaster haruslah lengkap.
Pembangunan berkelanjutan hanya
mungkin dicapai apabila seluruh
bidang tanah terdaftar ke dalam SAP
pemerintah. Seluruh tanah negara
maupun tanah milik masyarakat,
termasuk kawasan hutan direkomen-
Gambar 2.7 Institutional Framework dasikan untuk diberikan nomor
Reforms for Land Administration - identifikasi unik yang terhubung
International Comparative Review dengan informasi rights, restrictions
Sumber: Bappenas (2000)
dan responsibilities-nya. Risiko yang
dapat terjadi apabila kadaster tidak lengkap yang mengakibatkan SAP
tidak terintegrasi di antaranya adalah sebagai berikut: Tanah dapat
“tercuri”; Pajak tanah berpotensi terkorupsi; Tidak transparansnnya
administrasi pertanahan dengan segala akibatnya; dan, Rusaknya asas
pemerintahan yang baik. Disebutkan bahwa, kebijakan untuk
membangun kadaster lengkap telah diadopsi negara-negara maju
dalam 10-20 tahun terakhir (Williamson, 2000).
Gambar 2.8 Sistem Informasi Pertanahan Berbasis Bidang Tanah
Sumber: Williamson (2000)
BAB 2. 23
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan
