Page 52 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

mengimplementasikan pembatasan-pembatasan yang melekat di
atas suatu bidang tanah.
Visi Cadastre 2014 masih relevan hingga saat ini. Namun demikian,
diskursus one-size-fits-all approach di era post-Cadastre 2014 berganti
menjadi ‘fit-for-purpose’ dan filosofi keberlanjutan hak atas tanah
(the continuum of land rights) untuk memberikan infrastruktur
administrasi pertanahan suatu negara dalam menangani berbagai isu
global terkait pertanahan yang meliputi:
1. Land Grabbing: Apakah kadaster seharusnya berperan dalam
permasalahan pertanahan akibat pengadaan tanah skala besar?
bila ya, bagaimana?
2. Ketahanan Pangan: Apakah hak atas pangan bisa didukung oleh
informasi penggunaan, akses, dan ketersediaan lahan pertanian,
serta memiliki jejak spasial. Haruskah kadaster digunakan untuk
mencatatnya?
3. Perubahan Iklim: Bagaimana kadaster dapat digunakan untuk
mencatat hak atas tanah di kawasan yang berpengaruh pada
perubahan iklim?
4. Crowd-sourced Cadastre: Prosedur kadaster mana yang dapat
disediakan oleh orang banyak melalui partisipasi masyarakat?
prosedur mana yang tidak bisa? mengapa? bagaimana?
5. Green Cadastre: Bagaimana batas-batas ekologis hak milik
hijau dapat ditetapkan, disurvei, dan dicatat? apakah kadaster
memiliki peran?
6. Kadaster Global: Apa saja persyaratan infrastruktur jaringan
kadaster global?

Selain menyajikan menyajikan review perjalanan visi Cadastre
2014, publikasi FIG Nomor 61 memperkenalkan proyek “Cadastral
Template” yang dioperasikan oleh the Centre for Spatial Data
Infrastructures and Land Administration (CSDILA), University of
Melbourne. Tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu templat
generik yang menggambarkan sistem kadaster yang berlaku di suatu
negara sekaligus mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikannya.
Isu-isu utama templat kadaster meliputi peran sistem kadaster;
masalah pendudukan tanah secara informal; peran kadaster dalam
SDI yang membutuhkan kelengkapan data kadaster spasial; dan

BAB 2. 25
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan