Page 56 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 56

Selain itu, FFP LA memiliki tiga komponen utama yang terdiri dari
            kerangka kerja spasial, legal, dan institusional (lihat Gambar 2. 13.).
            Setiap unsur dari ketiga kerangka tersebut harus dapat ditingkatkan
            kualitas  datanya  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  dengan
            mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Publikasi ini menguraikan
            ketiga kerangka kerja di atas sebagaimana berikut:




















                             Gambar 2.13 Tiga Kerangka Kerja FFP LA
                           Sumber: Enemark dan McLaren (2018)

                Kerangka spasial bertujuan untuk memetakan seluruh bidang
            tanah secara lengkap, sesuai dengan batas pemilikan, penguasaan atau
            penggunaannya. Skala dan akurasi citra foto udara atau citra satelit
            harus mampu digunakan untuk keperluan tersebut. Dalam kerangka
            legal, FFP LA perlu diatur dan dimasukkan dalam ketentuan peraturan
            perundangan guna memberikan kepastian hukum berbagai jenis hak
            dan teknis pendaftarannya secara berkesinambungan. Demikian juga,
            kerangka kelembagaan harus mengikat seluruh institusi sehingga
            fungsi-fungsi administrasi  pertanahan dapat  terselenggara  secara
            terpadu,  transparan dan  bisa dioperasionalkan.  SAP  yang  saling
            terintegrasi membutuhkan informasi  tanah berupa  data  fisik  yang
            mutakhir dan andal yang diberikan melalui kerangka spasial.
                Kerangka legal FFP LA memberikan rekomendasi bagi negara-
            negara  yang  sedang berkembang  untuk mendaftar  seluruh bidang
            tanah  secara lengkap. Sebagian besar  tanah-tanah  yang belum
            terdaftar secara legal, sebenarnya secara sosial diakui oleh masyarakat.
            Apabila hanya meneruskan konsep pendaftaran tanah kolonial yang
            hanya mendaftar tanah dengan alat bukti tertulis dari notaris, pejabat



                                                                 BAB 2.  29

                                    Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61