Page 60 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

tanah dan administrasi pertanahan menjadi semakin penting
dilakukan dalam rangka mewujudkan TPB sesuai waktu yang yang
telah disepakati.

2.1.10. Perkembangan Kadaster Lengkap di Indonesia
Membangun kadaster lengkap di Indonesia, masih mejadi
tantangan besar, sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab I,
walaupun sudah mulai dibangun sejak 200 tahun lalu oleh pemerintah
kolonial Belanda (Eng, 2018). Tantangan terbesar adalah besarnya
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelum tahun 1960, sistem pendaftaran tanah berbasis persil
dioperasikan di bawah hukum Pemerintah Kolonial Belanda. Sejak
awal abad ke-17 sebagian besar wilayah Indonesia telah diperintah
oleh Belanda (Harsono, 2019). Sistem yang digunakan adalah
sistem kadaster Eropa (Belanda) yang memiliki tujuan utama untuk
melindungi kepentingan penduduk Belanda dan beberapa kelompok
etnis kecil lainnya di daerah perkotaan dan perkebunan.

Pada tanggal 24 September 1960, Undang-Undang No. 5 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diperkenalkan untuk
menghapuskan dualisme hukum Belanda dan hukum adat. Hukum
tanah nasional yang baru ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum
adat dan konstitusi (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3), yaitu:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.
Dalam Pasal 19 UUPA disebutkan bahwa: “Untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia”. Keinginan membangun
kadaster lengkap nampak jelas dalam UUPA. Namun, dalam
perkembangannya, pemerintah menghadapi masalah yang luar biasa
dalam melaksanakan tugas yang begitu besar tersebut. Selain peraturan
yang baru, dan beberapa perubahan dalam struktur pemerintahan
karena ketidakstabilan politik sebelum 1965, ketersediaan anggaran
sangat terbatas, sehingga kemajuan pendaftaran tanah sangat lambat
(Hermanses, 1983). Undang-undang tersebut juga menyebutkan
bahwa sistem pendaftaran tanah adalah sistem “user-pay”, dengan

BAB 2. 33
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan