Page 62 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

tidak mungkin, sebagaimana dikatakan Rohan Bennett (2007), bangsa
Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2. Kadaster
Kadaster tidak memiliki pengertian yang berlaku secara universal
(Zevenbergen, 2002). Meskipun mempunyai sejarah panjang selama
berabad-abad, istilah kadaster terus mengalami pergeseran makna
dan diimplementasikan secara beragam sesuai dengan kebutuhan
setiap negara. Secara umum, kadaster meliputi dua kegiatan, yaitu
pendaftaran tanah dan pemetaan kadaster. Dalam pelaksanaannya,
beberapa negara memasukkan kegiatan pemetaan kadaster
menjadi bagian dari kegiatan pendaftaran tanah. Beberapa negara
lain memisahkannya. Selain itu, terdapat negara yang institusi
kadasternya, baik secara teknis, legal, dan organisasional tergabung
menjadi satu dengan institusi yang menangani pemetaan topografi,
namun ada juga yang terpisah (Kaufmann dan Steudler, 1998).
Terkait dengan kelengkapan kadaster, negara-negara maju telah
memiliki peta kadaster lengkap di seluruh wilayahnya, yang dibangun
melalui pemetaan secara sistematis. Sementara itu, sebagian besar
negara berkembang belum memiliki peta kadaster lengkap, dan
pembuatannya pun dilakukan secara sporadis.
Zevenbergen (2002) menyebutkan contoh perbedaan
penggunaan istilah kadaster di beberapa negara Eropa. Di Belanda,
kadaster mencakup keseluruhan sistem pendaftaran tanah melalui
sistem pendaftaran akta. Austria menggunakan kadaster sebagai
basis perpajakan, di mana peta dan daftar tanahnya berisi nama dan
atribut nilai tanah. Di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur,
daftar tanahnya berisi informasi teknis pertanian yang sangat rinci.
Sedangkan, negara-negara Eropa Timur (Nordik) tidak mengenal
istilah kadaster di dalam bahasa lokalnya, demikian juga dengan
sebagian besar negara Anglo-Saxon yang tidak menggunakan istilah
kadaster dalam menyebut survei batas-batas tanah atau propertinya.
Dalam UUPA sendiri, istilah kadaster disebut empat kali dalam
penjelasan IV mengenai dasar-dasar untuk mengadakan kepastian
hukum. Demikian juga, kadaster lengkap, yang disebut sebagai
“kadaster yang meliputi seluruh wilayah negara”, merupakan hasil
kegiatan pendaftaran tanah yang diwajibkan (mandatory) bagi

BAB 2. 35
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan