Page 66 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

No. Topik Sub-topik
B. Data 1. Populasi negara
kadaster 2. Distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan
3. Jumlah bidang tanah
4. Jumlah strata title atau satuan rumah susun yang terdaftar
5. Tingkat pendaftaran bidang tanah di kawasan perkotaan
6. Tingkat pendaftaran bidang tanah di daerah perdesaan
7. Jumlah surveyor profesional
8. Proporsi waktu yang dilakukan surveyor untuk urusan
kadaster
9. Jumlah notaris dan pejabat pembuat akta tanah
10. Proporsi waktu yang dialokasikan oleh para notaris dan
pejabat pembuat akta tanah untuk menangani masalah
kadaster
Sumber: (PCGIAP dkk., 2003)
Penyusunan templat kadaster ditujukan untuk memberi ruang
diskusi tentang masalah dan potensi solusi atas isu-isu utama
kadaster yang meliputi: Besarnya tugas (magnitude) sistem kadaster,
kompleksitas masalah yang diakibatkan penguasaan tanah informal;
Peran kadaster dalam infrastruktur informasi geospasial; Identifikasi
kelengkapan, penggunaan dan kebermanfaatan peta kadaster;
serta Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya untuk
mendukung sistem kadaster.

2.2.3. Identifikasi Bidang Tanah
Tanah dalam makna legal memiliki beberapa karakteristik yang
membuatnya berbeda dengan benda lainnya, antara lain: Bidang tanah
tidak dapat dipindahkan (immovable); Bidang tanah bersifat kekal
(eternal) atau tidak dapat hilang; dan Tidak diciptakan lagi sehingga
hanya tersedia terbatas (Simons/Franssen, 1987). Bidang tanah
dapat dikelola dalam suatu bagian terkecil yang berbatas, di mana
bidang tanah juga dapat dianggap sebagai bidang yang kontinum,
yang mencakup seluruh permukaan bumi (jika air dimasukkan)
(Zevenbergen, 2002). Oleh karena itu, suatu bidang tanah harus bisa
diidentifikasi secara terpisah dari bidang tanah di sebelahnya dengan
tata cara tertentu, misalnya melalui penggunaan peta kadaster atau
peta indeks dengan diberikan suatu nomor identifikasi bidang. Batas
bidang tanah dapat terlihat melalui pola penggunaan, fitur topografi,
ataupun melalui tanda batas yang dipasang. Untuk menghindari risiko
akibat perubahan atau pergeseran tanda batas yang tidak disengaja
maupun disengaja, digunakanlah teknik pengukuran dan pemetaan.
Dengan menggunakan nomor identifikasi bidang, selain menunjuk

BAB 2. 39
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan