Page 70 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

yang lain atau dari bagian yang sudah dimiliki secara individu dari
sebagian tanah komunal tersebut (Zevenbergen, 2002).
Regulasi pendaftaran tanah di Indonesia menganut batas tetap
(fixed boundary) melalui kegiatan penetapan batas. Dinyatakan
bahwa, data fisik merupakan keterangan mengenai letak, batas, dan
luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan
atau bagian bangunan di atasnya (PP 24 Tahun 1997). Dalam
penetapan batas, pemegang hak diwajibkan menunjukkan batas-batas
bidang tanah yang bersangkutan dan apabila sudah mendapatkan
kesepakatan batas dengan pemegang hak atas bidang tanah yang
berbatasan, kemudian pemegang hak atas tanah memasang tanda-
tanda batasnya. Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir
pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang
tanahnya, maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa
tertulis kepada orang lain. Jenis tanda batas yang terpasang dituliskan
di dalam surat ukur.

2.2.5. Jenis Batas Bidang Tanah
Tanda-tanda batas dapat berwujud benda fisik yang terpasang di
lapangan. Meskipun masih ada kemungkinan tanda-tanda tersebut
tidak sama dengan tanda batas yang pernah ditetapkan dan/atau
berkekuatan hukum (Dale dan McLaughlin, 1988). Karena berbagai
sebab, pemegang hak atas tanah mungkin dapat kehilangan tanda
batasnya di lapangan. Jika tanda batas hilang atau berubah, pemegang
hak atas tanah dapat mengajukan permohonan rekonstruksi tanda
batas. Meskipun surveyor dilengkapi dengan peralatan ukur yang
memadai, namun dalam merekonstruksi batas, catatan lapangan
survei yang asli (gambar ukur) dianggap sebagai alat bukti yang
kuat tentang batas fisik bidang tanah dan biasanya juga diakui
secara hukum. Kebingungan dan sengketa dapat muncul jika batas
yang terlihat di lapangan tidak sama dengan batas dalam dokumen
penetapan batas.
Konsep batas tetap (fixed boundary) dan batas tidak tetap/batas
umum (general boundary) menurut Dale dan McLaughlin (1988)
memiliki beberapa perbedaan. Batas tetap memiliki ciri-ciri antara
lain: kesepakatan antar pemilik yang berbatasan yang terdokumentasi;
tidak ada perubahan batas pada saat terjadi peralihan hak atas tanah

BAB 2. 43
Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan