Page 61 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

ketentuan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari
biaya-biaya tersebut. Namun, karena sebagian besar penduduknya
tidak mampu, permasalahan biaya menjadi sulit untuk diatasi (Eng,
2008).

Dalam upaya membangun kadaster lengkap di Indonesia,
Pemerintah Indonesia menyelenggarakan kegiatan pendaftaran
tanah, baik secara sistematis maupun sporadis. Sejak tahun 1961,
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, proyek survei kadaster sistematis
dimulai yang disebut dengan “pemetaan desa demi desa”. Namun,
karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan,
termasuk tidak sederhananya regulasi, hingga tahun 1996 hasil
pendaftaran tanah, baik secara sistematis maupun sporadis selama
35 tahun tersebut lebih kurang 16,3 juta (29,6%) dari 55 juta bidang
tanah yang memenuhi syarat untuk didaftarkan (Penjelasan PP No.
24/1997).
Deklarasi Bogor (1996) juga memberikan rekomendasi kepada
pemerintah untuk membangun kadaster yang lengkap. Pemerintah
merevisi PP No. 10/1961 menjadi PP No. 24/1997, yang selanjutnya
diikuti dengan pendaftaran tanah secara sistematis melalui Proyek
Administrasi Pertanahan (PAP) berbantuan Bank Dunia (The
World Bank, 1994). Isu politik yang diikuti oleh reformasi politik
pada tahun 1998 mengakhiri PAP sebelum selesai sebagaimana yang
direncanakan.
Pada tahun 2016, satu tahun setelah Pemerintah Indonesia
menandatangani resolusi PBB tentang SDGs (lihat II.1.9), pemerintah
menyebutkan bahwa, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru
terdaftar sebanyak 46 juta bidang. Selanjutnya, dimulailah kegiatan
PTSL yang bertujuan mendaftarkan 126 juta bidang tanah sampai
dengan tahun 2025.
Benar apa yang dinyatakan oleh Pierre Van Der Eng, sampai
saat ini kadaster di Indonesia masih belum lengkap. Pendaftaran
tanah yang dilaksanakan secara sporadis atas inisiatif pemilik tanah,
maupun secara sistematis melalui pemetaan desa demi desa, PAP,
dan PTSL belum berhasil membangun kadaster lengkap di Indonesia
sebagaimana yang diinginkan. Sehingga sangat berat atau bahkan

34 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono