Page 63 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 63
para pemegang hak untuk memberikan kepastian hukum hak atas
tanahnya. Namun, istilah kadaster tidak ditemukan dalam PP No.
10/1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19,
Pasal 26, dan Pasal 52 UUPA. Demikian juga dalam PP No. 24/1997
sebagai penggantinya dan yang berlaku sampai saat ini. PP No. 18/2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah juga tidak menyebutkan kata kadaster.
Perbedaan kadaster di setiap negara sebagaimana disebutkan
di atas, seringkali menyebabkan kesulitan dalam pengembangan
administrasian pertanahan (UNECE, 1996). Penyusunan teori
kadaster diperlukan untuk memahami peran penting kadaster
sebagai infrastruktur data spasial nasional. Selain itu juga untuk
membandingkan praktik terbaik dalam upaya membangun kadaster
yang lengkap sebagai komponen utama (basic layer) SAP (Steudler
dkk., 2003). Kadaster sebagai bagian dari infrastruktur data spasial
nasional menjadi prasyarat untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi maupun kelestarian
lingkungan (Steudler dkk., 2014). Zevenbergen (2002) menyatakan
bahwa kadaster akan menjadi dasar pendaftaran tanah yang baik
dalam mendukung pembangunan ekonomi negara sebagaimana
terlihat pada gambar II. 17. berikut:
Gambar 2. 17 Kadaster sebagai dasar pendaftaran tanah menjadi pendukung
pembangunan ekonomi
Sumber: (Zevenbergen, 2002)
36 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono
