Page 57 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

pembuat akta tanah atau bahkan putusan pengadilan, maka sistem
tersebut akan terlalu kompleks, mahal, lama, dan ditambah dengan
tuntutan ketelitian yang tinggi dalam penetapan batas. Apabila
dibiarkan, sistem semacam ini hanya akan melayani kaum elit saja.
Mayoritas bidang tanah yang lain akan tertinggal dan tidak teregister
secara resmi. Regulasi pendaftaran tanah diharapkan mengadopsi
prinsip keberlanjutan hak atas tanah (continuum of land rights) dalam
mendaftar seluruh bidang tanah secara lengkap.

Gambar 2.14 Konsep Keberlanjutan Hak Atas Tanah (Continuum of Land Rights)
Sumber: UN Habitat (2008)
Pendekatan FFP LA memiliki dua belas prinsip utama yang
terdiri dari empat prinsip kunci pada setiap kerangka kerjanya seperti
diuraikan pada Tabel 2. 1. berikut.

Tabel 2. 1. Dua Belas Prinsip Utama FFP LA
Kerangka Spasial Kerangka Legal Kerangka
Kelembagaan
1. Menggunakan batas 5. Kerangka kerja yang 9. Tata kelola
fisik senyatanya yang fleksibel dalam ranah pertanahan yang baik,
terlihat di lapangan, administratif, bukan tidak harus terhambat
tidak harus selalu ranah peradilan. oleh sekat-sekat
menggunakan batas 6. Melindungi seluruh birokrasi.
yang harus ditetapkan jenis tenurial tanah, 10. Kerangka
(fixed boundary). tidak sekadar hanya kelembagaan yang
2. Memanfaatkan citra mendaftarkan terintegrasi, bukan
foto udara/satelit, tidak kepemilikan sektoral.
harus selalu melalui individual. 11. Penggunaan teknologi
survei lapangan secara 7. Teknik pencatatan informasi dan
terestrial. yang fleksibel, komunikasi yang
3. Tingkat ketelitian daripada hanya satu fleksibel, tidak harus
disesuaikan dengan jenis pencatatan. selalu harus yang
tujuan pendaftaran tercanggih (high end).
tanah, tidak harus
selalu menggunakan
standar teknis yang
rigid.

30 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono