Page 47 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 47

didefinisikan sebagai proses pencatatan dan penyebaran informasi
            tentang tiga fungsi berikut: penguasaan dan pemilikan (tenure);
            nilai (value); dan peruntukan (use) tanah, serta sumber daya yang
            terkait. “(the processes of recording and disseminating information about
            the ownership, value, and use of land and its associated resources)” (Unece
            1996). Di dalam administrasi pertanahan terdapat proses ajudikasi yang
            meliputi: penetapan hak; penetapan batas; dan dokumentasi persyaratan
            yang diperlukan. Administrasi pertanahan yang baik akan menciptakan
            iklim peralihan hak atas tanah yang efisien. Publikasi ini memberikan
            rekomendasi kepada  setiap negara  agar mengembangkan SAP  yang
            andal,  selain  untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak  atas
            tanah, juga mendukung keamanan kredit, perpajakan pertanahan yang
            adil,  informasi  transaksi pertanahan, penataan ruang, pemantauan
            dampak pembangunan bagi lingkungan, mendukung reforma agraria,
            menginisiasi  layanan elektronik, dan  pengembalian  biaya operasional
            (cost recovery) pembangunan SAP.

                                      SAP seharusnya memiliki regulasi yang
                                      memadai  tentang  pendaftaran tanah
                                      pertama  kali  dan  pemeliharaan data
                                      pendaftaran   tanah.  Legislasi  juga
                                      mengatur peruntukan  tanah  secara
                                      menyeluruh,     baik    di   wilayah
                                      perkotaan maupun  perdesaan,  baik
                                      yang    menyangkut     tanah    yang
                                      dimiliki  masyarakat maupun  tanah
                                      negara.   Selain   itu,  negara  juga
                                      direkomendasikan untuk  membangun
                                      penilaian   tanah   untuk    berbagai
                                      keperluan, seperti perpajakan tanah dan
             Gambar 2.4 Land Administration
                     Guidelines        bangunan, pengadaan  tanah untuk
                Sumber: UNECE (1996)   kepentingan umum, nilai sewa properti
            milik negara. Pengembangan profesi penilai tanah direkomendasikan
            menjadi prioritas  dalam  mendukung pasar  tanah  (baca:  peralihan
            hak, termasuk pewarisan) yang adil dan efisien. Selain itu, kadaster
            diharapkan  memberikan  informasi penggunaan  tanah untuk
            keperluan  penataan  ruang  yang  mudah diakses oleh  siapapun.
            Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG)  direkomendasikan




            20    Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
                  Dwi Budi Martono
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52