Page 45 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

kadaster mendukung kebijakan perpajakan yang adil, peralihan hak
yang efisien, termasuk redistribusi tanah.
Kadaster juga memiliki peran krusial dalam penatagunaan tanah,
di mana peraturan penatagunaan tanah menetapkan persyaratan dalam
pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang tanah. Peraturan ini
juga mengatur penggunaan tanah yang akan dilakukan, ukuran bidang
tanah, serta akses yang diperlukan ke sumber air, saluran pembuangan,
jalan, dan lain sebagainya. Dalam konteks pengembangan tanah, kadaster
menjadi bagian yang sangat penting dalam menyediakan informasi
kepada pengembang swasta, pemilik tanah, dan otoritas publik. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dan biaya terkait dengan
pengembangan tanah dapat berjalan secara efisien, baik dalam aspek
ekonomi, sosial, maupun kelestarian lingkungan.
Publikasi ini juga mengungkapkan betapa pentingnya aspek teknis
maupun organisasi dalam membangun dan memelihara kadaster yang
lengkap. FIG menekankan bahwa tidak direkomendasikan adanya
sistem kadaster yang seragam untuk seluruh negara mengingat
perbedaan historis dan sosiologisnya.

2.1.2. The Bogor Declaration
Perserikatan Bangsa Bangsa bersama FIG dan Kementerian
Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (sekarang Kementerian
ATR/BPN) serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(sekarang BIG), mempublikasikan “The Bogor Declaration”, sebagai
hasil diskusi para pakar kadaster di Bogor. Publikasi yang juga
menjadi dokumen resmi FIG ini menguatkan pentingnya kadaster
lengkap untuk mendukung SAP sebagaimana telah dinyatakan dalam
FIG Statement on the Cadastre (1995) sebelumnya. Infrastruktur
kadaster yang lengkap harus mencakup seluruh bidang tanah,
termasuk tanah negara maupun tanah hak masyarakat, baik di
perdesaan maupun perkotaan dalam satu sistem yang terintegrasi.
Setiap bidang tanah diberikan nomor identifikasi yang unik. Peta
kadaster yang mencatat seluruh bidang tanah dapat menjadi kanvas
atau tatakan (fundamental layer) infrastruktur data spasial nasional
yang memungkinkan untuk diintegrasikan dengan berbagai data
spasial yang lain.

18 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono